Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Sosial bergerak cepat memperbarui data tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Langkah ini diwujudkan melalui pembekalan teknis penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) bagi seluruh operator desa.
Pelatihan teknis ini difokuskan pada mekanisme perbaikan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini diambil merespons arahan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana setelah menerima banyaknya aspirasi masyarakat terkait ketidaksesuaian data kesejahteraan.
Antusiasme Warga Mengurus Perbaikan Desil
Kesadaran masyarakat Kabupaten Kediri untuk memperbarui data kesejahteraan sosial mencatatkan peningkatan yang cukup signifikan. Hingga September 2026, tercatat sebanyak 24.905 warga telah mendatangi kantor desa setempat demi mengurus perbaikan desil.
“Petugas operator yang ada di desa ini menjadi garda depan. Melalui aplikasi SIKS-NG ini mereka dapat mengusulkan pembaruan desil sesuai kondisi riil warga,” kata Subur di sela kegiatan di Gedung Bagawanta Bhari, Senin (28/9/2026).
Sinergi Lintas Sektor Pemutakhiran Data
Proses pembekalan aplikasi ini melibatkan berbagai pihak terkait guna menyamakan persepsi dalam proses pemadanan data di lapangan. Selain operator desa, kegiatan ini diikuti Pendamping Program Keluarga Harapan, Kasi Kesejahteraan Sosial, hingga Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri turut dihadirkan sebagai narasumber utama untuk memberikan pemahaman teknis mengenai indikator tingkat kesejahteraan. Sinergi ini diharapkan mampu menghasilkan basis data kemiskinan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penghentian 6.245 Penerima Bansos Terindikasi
Di sela pemutakhiran data, Dinas Sosial menyampaikan penindakan tegas terhadap ribuan penerima bantuan yang terindikasi melanggar aturan. Terdapat 6.245 penerima bansos di Kabupaten Kediri yang dihentikan haknya akibat terindikasi terafiliasi dengan aktivitas judi online.
Pemerintah daerah tetap membuka ruang sanggahan bagi warga yang merasa tidak terlibat dalam aktivitas terlarang tersebut. Petugas di tingkat desa telah dibekali mekanisme pengusulan kembali agar warga dapat menyampaikan klarifikasi secara resmi.
Komitmen Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran
Dinas Sosial menegaskan bahwa pembaruan desil serta penyediaan saluran klarifikasi merupakan bagian dari reformasi tata kelola bantuan sosial. Data yang akurat dan sesuai kondisi riil menjadi kunci utama efektivitas program perlindungan sosial.
“Melalui kegiatan ini, kita berharap data kemiskinan yang ada sesuai kondisi riil masyarakat dan nantinya penyaluran program bantuan sosial dari pemerintah dapat tepat sasaran,” tegasnya.