Pemerintah terus berupaya menyelesaikan permasalahan ketersediaan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan pendaftaran Aparatur Sipil Negara (ASN) bidang pendidikan menjadi angin segar bagi para lulusan perguruan tinggi.
Formasi seleksi ini memberikan ruang luas bagi para sarjana kependidikan di berbagai daerah. Penguatan status kepegawaian guru diharapkan mampu meningkatkan mutu pembelajaran secara menyeluruh.
Pembukaan Kuota CPNS Guru
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mempersiapkan sekitar 139.000 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun 2027. Pembukaan formasi tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk mengatasi kekurangan guru yang masih terjadi di pelosok Indonesia.
Jumlah formasi yang dibuka diproyeksikan dapat memenuhi sebagian dari total kebutuhan nasional. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pemerataan kualitas pendidikan secara merata.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani menyatakan kebutuhan guru yang harus dipenuhi saat ini mencapai 464.856 guru. Asumsinya dengan pemenuhan guru dengan CPNS sekitar 29,90% dari sekitar 460 ribu yang dibutuhkan. Jumlah kebutuhan guru ini menggambarkan kebutuhan tenaga pendidik yang masih besar.
Pemerintah dan DPR menekankan pentingnya pemerataan dan pemetaan guru yang lebih spesifik berdasarkan lokasi, mata pelajaran, dan jenjang pendidikan. Hal ini perlu dilakukan agar guru tidak berpusat pada daerah tertentu.
Kriteria Pendaftaran Tanpa PPG
Peluang emas ini dibuka bagi para lulusan akademis untuk menjadi tenaga pengajar resmi. Persyaratan fleksibel diberikan agar lulusan universitas dapat langsung mengabdi.
Berikut merupakan syarat dan kriteria peserta seleksi:
- Sarjana kependidikan lulusan perguruan tinggi.
- Guru honorer pemilik sertifikat pendidik.
- Lulusan sarjana fresh graduate tanpa PPG.
Penetapan seleksi CPNS guru yang dapat diikuti lulusan sarjana pendidikan, guru honorer, baik yang telah telah memiliki sertifikat pendidik setelah pendidikan profesi guru (PPG) maupun belum PPG. Kebijakan ini sejalan karena sarjana yang sudah belajar tentang ilmu keguruan di kampus dan lulus sebagai sarjana pendidikan sudah dibekali untuk menjadi calon guru dan siap mengajar di sekolah.
Hal ini sekaligus menjadi jawaban terkait penguatan pendidikan sarjana keguruan di kampus eks-IKIP yang sekarang bertransformasi menjadi universitas.
Dukungan Anggaran Tunjangan Pengajar
Pemerintah bersama DPR telah menyepakati alokasi dana khusus untuk menyokong sektor pendidikan. Penyesuaian anggaran ini dilakukan demi menjamin tingkat kesejahteraan para tenaga pendidik.
Dukungan finansial yang besar disalurkan untuk memperkuat status kepegawaian di lapangan. Penguatan anggaran ini menjadi komitmen nyata pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Selain kabar penerimaan CPNS guru, pemerintah dan DPR telah menyetujui penyesuaian pagu Kemendikdasmen menjadi Rp89,1 triliun, teemasuk tambahan Rp23 triliun untuk mendukung gaji dan tunjangan guru yang beralih dari PPPK paruh waktu menjadi PPK penuh waktu.
Formula Sistem Kurikulum Kampus
Pengembangan format pelatihan bagi calon tenaga pengajar kini sedang dalam tahap pembahasan intensif. Lembaga perguruan tinggi diminta menyesuaikan penyusunan materi kependidikan sesuai perkembangan zaman.
Integrasi ilmu keguruan menjadi perhatian utama para akademisi di berbagai kampus. Pembentukan karakter pengajar profesional membutuhkan landasan ilmu pedagogik serta penanaman kode etik yang kuat.
Saat ini masih menunggu bagaimana formula pendidikan keguruan untuk calon guru akan dikembangkan, apakah masih seperti sekarang dengan adanya program PPG atau akan diintegrasikan dengan pendidikan guru sehingga saat lulus nanti sudah menjadi guru profesional.
Tantangan berikutnya bagaimana perguruan tinggi keguruan dan universitas yang ada fakultas keguruan memformualasikan kurikulum kependidikan yang mengintegrasikan antara pendidikan keguruan dengan pendidikan profesi keguruan dalam satu siklus kurikulum.
Sebagai dosen dan profesor di kampus-kampus keguruan sudah mulai mendiskusikan ulang formula kurikulum keguruan dan bagaimana cara melahirkan guru yang profesional dari rahim universitas, fakultas, dan program studi keguruan.
Mencetak guru yang baik dan berkualitas harus dibentuk dari ilmu pedagogik, conten knowledge yang baik, dan kode etik keguruan. Ini merupakan momen yang amat penting untuk menggali kembali nilai-nilai pendidikan dan keguruan seperti yang disanpaikan oleh Ki Hajar Dewantara, Ing ngarso sung tulodo, Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani.