Abdul Mu’ti: Rencana Kebijakan Tidak Naik Kelas Berlaku Mulai Tahun Ajaran 2027

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyiapkan rencana kebijakan tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027 demi meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengumumkan rencana kebijakan baru untuk mengakhiri aturan siswa yang otomatis naik kelas. Langkah strategis ini disiapkan pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia di Indonesia secara berkelanjutan.

---Advertisement---

Penerapan aturan baru tersebut direncanakan bakal mulai diberlakukan secara resmi pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah mulai tahun ajaran 2027 dan seterusnya. Kebijakan ini dihadirkan berdasarkan pertimbangan mendalam serta masukan resmi yang diterima dari pihak Dewan Pendidikan.

Rencana penghapusan sistem otomatis naik kelas ini diharapkan mampu mendorong motivasi serta kedisiplinan para peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Perubahan kebijakan ini juga menegaskan pentingnya evaluasi hasil belajar yang objektif di sekolah.

Rekomendasi Kebijakan Dewan Pendidikan

Rencana perubahan sistem kelulusan ini berakar dari aspirasi para praktisi pendidikan yang mendesak adanya pembenahan standar evaluasi di sekolah. Pihak kementerian merespons masukan tersebut sebagai landasan untuk menyusun aturan baru yang lebih efisien.

“Terkait peningkatan mutu, kami mendapatkan masukan, supaya kebijakan tidak naik kelas diberlakukan lagi. Ini rekomendasinya Dewan Pendidikan,” kata Abdul Mu’ti, dikutip Rabu (7/10/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa usulan mengembalikan sistem tidak naik kelas bukanlah keputusan sepihak, melainkan tindak lanjut atas masukan Dewan Pendidikan. Pemerintah menilai masukan tersebut sangat relevan untuk menjaga mutu lulusan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

---Advertisement---

Target Pelaksanaan Tahun 2027

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan linimasa persiapan guna memastikan seluruh pihak sekolah siap mengimplementasikan kebijakan baru ini. Penetapan tenggat waktu tersebut memberikan ruang bagi sekolah untuk melakukan penyesuaian.

“Dan kalau ini disetujui, dan mungkin menjadi bagian dari rekomendasi konvensi ini, tentu kami akan siap melaksanakan. Sehingga mulai tahun ajaran 2027 dan seterusnya, tidak semua murid otomatis naik kelas,” pasar Abdul.

Pernyataan ini menjelaskan bahwa jika rekomendasi konvensi pendidikan memberikan sinyal hijau, pemerintah siap mengesahkan aturan tersebut. Hal ini menandai berakhirnya era di mana seluruh siswa dipastikan lulus atau naik kelas tanpa penafsiran capaian belajar yang ketat.

Alasan Penghapusan Otomatis Naik Kelas

Abdul Mu’ti menjelaskan pertimbangan di balik rencana pemberlakuan kembali kebijakan siswa tidak naik kelas pada tahun ajaran 2027 mendatang. Beliau menyampaikan kekhawatiran terhadap munculnya fenomena yang disebutnya sebagai rumus RMS atau Rajin Malas Sama Saja di kalangan pelajar.

“Mereka harus kita biasakan punya jiwa yang rajin belajar, kemudian siap untuk berkompetisi, dan anak-anak yang tangguh seperti yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan kalau rekomendasi itu bisa berasal dari pertemuan ini, saya kira langkah kami untuk menerapkan kebijakan itu akan semakin mantap karena dukungan dari para ahli,” tutur Abdul Mu’ti.

Kutipan di atas menunjukkan fokus kementerian dalam mencetak generasi muda yang tahan banting dan siap bersaing sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Peningkatan standar evaluasi diharapkan mampu mengikis mentalitas serba mudah di kalangan peserta didik.

Kajian Akademis Sebelum Diterapkan

Meskipun rencana ini sudah dimatangkan, pemerintah menegaskan tidak akan terburu-buru dalam mengeksekusi aturan di lapangan. Proses pendalaman materi dan konsultasi publik masih terus berjalan secara intensif.

“Dan jangan lupa kalau kami undang nanti juga hadir. Karena mesti kami memerlukan kajian akademik, mesti memerlukan masukan dari para pakar,” ucap Abdul Mu’ti.

---Advertisement---

Melalui penjelasan tersebut, Abdul Mu’ti menggarisbawahi pentingnya keterlibatan para ahli dan akademisi untuk merumuskan parameter evaluasi yang adil. Langkah kajian ini diambil agar saat diberlakukan pada tahun ajaran 2027, kebijakan tersebut tidak merugikan siswa dan tepat sasaran.