Pemerintah Republik Indonesia merancang program pembagian HP Gratis dari Pemerintah yang akan dilengkapi dengan akun digital bagi seluruh warga negara. Langkah strategis ini disiapkan untuk mendukung transformasi digitalisasi bansos sekaligus memperluas jangkauan inklusi keuangan nasional.
Kebijakan anyar tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam ajang Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2026. Skema penyaluran bantuan tunai yang selama ini berjalan bakal dialihkan secara penuh ke dalam sistem elektronik.
Melalui skema baru ini, seluruh dana bantuan sosial dari pemerintah akan langsung dikirimkan ke rekening bank penerima melalui aplikasi digital di ponsel seluler. Pemerintah optimistis perubahan metode ini dapat menekan potensi penyimpangan serta meningkatkan efisiensi distribusi anggaran sosial.
Digitalisasi Penyaluran Bansos
Pemerintah berkomitmen mengubah total mekanisme distribusi program bantuan sosial tunai yang selama ini diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Setiap penerima manfaat nantinya dapat mengakses seluruh dana bantuan secara langsung dari perangkat genggam mereka.
Perubahan sistem ini diharapkan mampu mencatat seluruh transaksi ekonomi secara lebih transparan dan optimal. Hashim Djojohadikusumo menjelaskan secara mendalam mengenai mekanisme baru yang sedang dirancang oleh pemerintah pusat tersebut.
“Setiap warga negara akan diberikan ponsel yang dilengkapi akun digital. Seluruh dana akan tersimpan di sana dan disalurkan ke rekening masing-masing,” kata Hashim dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Penerapan akun digital di setiap gawai penerima akan memudahkan pemerintah dalam menghimpun data kegiatan ekonomi yang selama ini belum terdata dengan baik. Digitalisasi ini sekaligus menjadi sarana pemerataan teknologi hingga ke pelosok daerah.
Perluasan Layanan Perbankan Nasional Bagi Penerima
Selain mempermudah distribusi dana bantuan, program HP Gratis dari Pemerintah ini difokuskan untuk menyelesaikan hambatan akses perbankan di Indonesia. Data pemerintah mencatat sekitar 30 persen penduduk Indonesia saat ini belum memiliki rekening bank resmi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah untuk segera menghadirkan solusi perbankan yang inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Dua bank milik negara ditunjuk secara khusus untuk merealisasikan target pembuatan rekening massal ini.
Bank Syariah Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia secara resmi ditugaskan untuk memfasilitasi pembukaan rekening bagi masyarakat yang belum terhubung dengan jaringan perbankan. Seluruh proses pembentukan rekening akan dibebaskan dari berbagai biaya administrasi awal.
Bebas Biaya Pembukaan Rekening
Guna memastikan seluruh warga negara dapat menikmati fasilitas keuangan ini tanpa beban biaya, pemerintah menghapuskan setoran awal perbankan. Kebijakan ini diambil agar masyarakat dapat langsung memiliki akun keuangan yang terintegrasi dengan perangkat telepon seluler mereka.
Proses integrasi ini diharapkan mampu mempercepat dorongan literasi keuangan digital di kalangan penerima manfaat program sosial. Hashim menegaskan kemudahan yang diberikan pemerintah terkait penghapusan biaya pembukaan akun bank tersebut.
“Jadi pemerintah telah membuat keputusan untuk memberikan layanan gratis, biaya pembukaan rekening sebesar Rp50.000 rupiah akan dihapuskan, dan setiap warga negara di Indonesia akan diberikan rekening, dan setiap bantuan tunai, karena di Indonesia kita memiliki bantuan tunai, program sosial, pemerintah selama bertahun-tahun telah memberikan bantuan tunai kepada keluarga yang membutuhkan,” terangnya.
Langkah ini diyakini bakal memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung terciptanya ekosistem keuangan non-tunai yang terintegrasi di tingkat nasional.
Integrasi Sistem Keuangan Digital Nasional
Melalui penyediaan program HP Gratis dari Pemerintah ini, ekosistem digital nasional diproyeksikan akan berkembang lebih cepat dan merata. Seluruh lapisan masyarakat akan terhubung secara langsung dengan sistem perbankan nasional yang aman.
Langkah ini juga menjadi pondasi penting bagi penyaluran berbagai program perlindungan sosial di masa mendatang. Dengan kepemilikan rekening digital resmi, penerima bantuan dapat melakukan berbagai transaksi kebutuhan sehari-hari secara langsung.
Implementasi program ini terus dimatangkan oleh kementerian dan lembaga terkait agar proses pembagian perangkat serta pembukaan rekening dapat berjalan dengan lancar di seluruh wilayah Indonesia.
Ini semua masih tahap “RENCANA” dan akan terus dimatangkan programnya sebelum berjalan.