Gibran Rakabuming Tinggalkan Kompleks Parlemen RI Usai Temui Jajaran Pimpinan MPR

Gibran Rakabuming keluar Gedung MPR RI pukul 11.38 WIB usai temui pimpinan MPR diantar Ahmad Muzani dan Ibas. Cek rincian selengkapnya.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi meninggalkan Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen RI pada Kamis (12/11/2026) pukul 11.38 WIB usai bertemu pimpinan MPR. Pertemuan singkat di kompleks parlemen Senayan menyisakan catatan penting dalam perjalanan kepemimpinan nasional. Setelah melangkah masuk ke area lobi utama gedung legislatif, proses penyerahan dokumen penentu arah politik nasional berlangsung secara tertutup.

---Advertisement---

Langkah politik tersebut diambil menyusul menguatnya dinamika ketatanegaraan yang berkembang dalam beberapa hari terakhir. Seluruh perhatian publik tertuju pada kompleks legislatif tempat kepastian status jabatan tinggi negara diproses.

Suasana pengawalan ketat mewarnai pergerakan di area luar gedung sesaat setelah pertemuan tingkat tinggi tersebut selesai digelar.

Pertemuan Singkat Gibran Bersama Jajaran Pimpinan MPR RI

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen RI pada Kamis (12/11/2026) tepat pukul 11.16 WIB. Mengenakan kemeja putih berbalut jas hitam serta dasi merah, Gibran berjalan membawa secarik kertas menuju ruang pimpinan.

Gibran tidak memberikan pernyataan apa pun kepada awak media yang menunggu di lobi utama. Ia memilih langsung beranjak menuju lift untuk menemui deretan pimpinan MPR RI secara tertutup.

Pertemuan intensif tersebut berlangsung singkat dalam durasi sekitar 22 menit. Usai pembahasan selesai, Gibran bergegas keluar gedung menuju kendaraan operasional yang telah bersiap di depan pintu kedatangan.

---Advertisement---

Alur Pertemuan Singkat Serta Pengawalan Pimpinan MPR RI

Proses kepulangan Gibran dari Kompleks Parlemen RI mendapat pengawalan langsung dari jajaran pimpinan lembaga legislatif tinggi negara.

Terlihat Ketua MPR Ahmad Muzani mendampingi kepulangan Gibran bersama para Wakil Ketua MPR yakni Lestari Moerdijat, Rusdi Kirana, Bambang Wuryanto, dan Edhie Baskoro Yudhoyono.

Gibran beringsut masuk ke dalam mobil berwarna hitam yang sudah menunggu di area lobi Nusantara III pada pukul 11.38 WIB. Kerumunan wartawan serta jajaran awak kamera berdesakan mengabadikan momen kepulangan tersebut sebelum kendaraan melaju keluar kompleks parlemen.

Rentetan Peristiwa Penting Penyerahan Surat Pengunduran Diri

Rangkaian kepulangan ini menjadi puncak peristiwa penting penyerahan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden. Sebelumnya, berkas awal telah diserahkan di Bandara Halim Perdanakusuma sepulang kunker dari Aceh pada Rabu (11/11/2026).

Kabar penyerahan surat awal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. “Gibran mundur. Betul,” kata Budi saat memberikan konfirmasi kepada awak media.

Ia kembali menegaskan lokasi penyerahan dokumen tersebut. “Diserahkan di Halim,” ujarnya.

Waktu / TanggalAgenda PeristiwaKeterangan / Status
Rabu, 11 November 2026Penyerahan Surat Pertemuan HalimDiserahkan Usai Kunker Aceh
Rabu, 11 November 2026Pengajuan HMP di Komisi VIIIDiusulkan 120 Anggota dari 8 Fraksi
Kamis, 12 November 2026 (11.16 WIB)Gibran Tiba di Gedung MPR RILewat Lobi Gedung Nusantara III
Kamis, 12 November 2026 (11.16–11.38 WIB)Pertemuan Tertutup Pimpinan MPRBerlangsung Kurang Lebih 22 Menit
Kamis, 12 November 2026 (11.38 WIB)Gibran Meninggalkan Kompleks ParlemenDiantar Ahmad Muzani & Pimpinan MPR

Di gedung parlemen, kabar penyerahan surat sempat memicu keriuhan saat Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sempat menyinggung informasi tersebut secara langsung.

“Jam 11.00 Gibran menyerahkan pengunduran diri katanya,” ujar Habiburokhman di hadapan peserta rapat.

---Advertisement---

Selain itu, sebanyak 120 anggota DPR RI dari 8 fraksi telah menyampaikan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di ruang rapat Komisi VIII DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengesahkan total pengusul tersebut.

“Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” tegas Saan.