Mohamad Sohibul Iman resmi mengucapkan sumpah jabatan Wakil Ketua MPR RI sisa masa bakti 2024–2029 menggantikan Hidayat Nur Wahid pada 16 November 2026. Suasana khidmat menyelimuti ruang utama lembaga legislatif tertinggi negara saat prosesi pergantian pimpinan berlangsung. Langkah politik ini menandai babak baru penataan komposisi kepemimpinan parlemen nasional.
Dinamika internal partai politik penyokong parlemen bermuara pada pergeseran figur penting di pucuk pimpinan MPR RI. Keputusan ini menjadi bagian dari strategi penguatan fungsi pengawasan serta pengawalan aspirasi publik.
Sorotan publik tertuju pada figur senior yang memiliki rekam jejak panjang di ranah politik maupun akademis. Prosesi pengambilan sumpah ini menandai komitmen penuh pengabdian bagi perjalanan demokrasi Indonesia.
Pelantikan Resmi Wakil Ketua MPR RI
Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, menjadi saksi pelantikan resmi tersebut pada Senin (16/11/2026) siang. Pembacaan draf penetapan memantapkan posisi Profil Mohamad Sohibul Iman dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai Wakil Ketua MPR RI menggantikan Hidayat Nur Wahid.
Pengangkatan tersebut disahkan melalui Keputusan Pimpinan MPR Nomor 11 Tahun 2026 untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029. Pembawa acara membacakan ketetapan resmi di hadapan seluruh jajaran pimpinan lembaga negara:
“Pimpinan MPR menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang penetapan saudara H. Mohamad Sohibul Iman sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029,”
---Advertisement---
Di bawah naungan kitab suci Al-Qur’an, prosesi pengucapan sumpah jabatan berlangsung dengan penuh khidmat. Rangkaian ikrar luhur diucapkan secara tegas sebagai bentuk komitmen konstitusional:
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,”
Naskah sumpah mencakup ikrar memegang teguh Pancasila, menegakkan UUD 1945, serta mendedikasikan diri bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia:
“Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,”
Dengan rampungnya prosesi pelantikan ini, Sohibul Iman resmi mengisi kursi pimpinan MPR RI dari unsur partai politik untuk melanjutkan sisa masa bakti kepengurusan parlemen periode 2024–2029.
Jejak Rekam Kepemimpinan Politik
Perjalanan karier politik mantan Presiden PKS periode 2015–2020 ini tercatat sangat panjang di struktur partai. Penetapan sebagai Ketua Majelis Syura PKS periode 2025–2030 menggantikan Salim Segaf Al-Jufri menegaskan posisi puncaknya di internal organisasi melalui Pemira berbasis e-voting pada Sabtu (31/5/2025).
Kiprah kepemimpinan politik ini dirintis sejak era awal reformasi melalui berbagai jenjang strategis partai:
- Ketua Departemen IPTEK-LH DPP PK (1998): Mengawali langkah awal keterlibatan politik praktis usai bergabung dengan cikal bakal PKS.
- Ketua Bidang Ekuintek DPP PKS (2005–2010): Mengawal perumusan kebijakan bidang ekonomi, keuangan, industri, serta teknologi partai.
- Anggota Majelis Syura PKS Dua Periode (2005–2015): Menjadi bagian dari majelis tertinggi pengambil keputusan strategis organisasi.
- Anggota Majelis Pertimbangan Pusat (2010–2015): Memberikan pertimbangan strategis terhadap arah kebijakan partai politik.
- Presiden PKS (2015–2020): Terpilih melalui musyawarah Majelis Syura di Bandung pada 10 Agustus 2015 menggantikan Anis Matta.
Di panggung parlemen, keterpilihan sebagai anggota DPR RI pertama kali diraih pada Pemilu 2009 dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Pengalaman legislatif mencakup amanah Wakil Ketua Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan, sebelum kemudian bertugas di Komisi VII serta Komisi VI.
Latar Belakang Pendidikan Akademis
Pria kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, 5 Oktober 1965 ini memiliki fondasi pendidikan sains dan teknologi yang sangat kuat. Setelah sempat menempuh studi hingga tingkat dua di Institut Pertanian Bogor (IPB), perjalanan akademis berlanjut ke Negeri Sakura melalui program beasiswa pada 1987.
Gelar akademis dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di Jepang berhasil diraih secara berjenjang:
- Sarjana (S1) Waseda University (1992): Menyelesaikan pendidikan sarjana teknokrat di Tokyo.
- Master of Engineering Takushoku University (1994): Meraih gelar magister teknik dalam pendalaman ilmu teknologi.
- Doctor of Philosophy (Ph.D.) JAIST (2004): Menamatkan gelar doktor dari Graduate School of Knowledge Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology.
Pengalaman profesional sebelum fokus penuh di dunia politik mencakup sektor riset, akademisi, dan lembaga pemerintahan. Pengabdian publik diawali sebagai penyiar Radio Jepang NHK (1992–1994), dilanjutkan peneliti Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) pada 1994–1996, konsultan Amroos Law Consultant (1996–1998), peneliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) periode 1998–2005, hingga menjabat Rektor Universitas Paramadina pada 2005–2007.