Menaker Yassierli Tetapkan Jadwal UMP Dan UMK 2027

Menaker Yassierli menetapkan jadwal pengesahan UMP 2027 pada 21 November 2026 dan UMK pada 25 November 2026. Simak rincian tahapan resminya di sini.

Pemerintah kembali mengambil langkah cepat untuk mengawal kepastian pengupahan pekerja di seluruh wilayah Indonesia. Langkah koordinasi lintas kementerian langsung digulirkan guna menyelaraskan kebijakan pusat dengan pemerintah daerah secara matang.

---Advertisement---

Kebijakan upah minimum senantiasa menjadi titik krusial yang menentukan arah kesejahteraan buruh sekaligus keberlangsungan dunia usaha. Oleh karena itu, persiapan teknis dilakukan secara terukur demi mencegah polemik saat pengesahan angka resmi di tingkat daerah.

Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng kementerian terkait untuk menyosialisasikan aturan teknis kepada seluruh kepala daerah. Langkah konsolidasi ini bertujuan agar pelaksanaan penetapan berjalan harmonis dan tepat waktu sesuai regulasi terbaru.

Jadwal Resmi Penetapan Upah Minimum

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) ditargetkan rampung pada 21 November 2026. Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta UMSK dijadwalkan pada 25 November 2026.

Seluruh tahapan tersebut dirancang secara runut melalui agenda persiapan yang terukur. Rangkaian koordinasi telah dimulai sejak pertengahan bulan melalui pertemuan teknis lintas dewan pengupahan.

TanggalAgenda Persiapan & PenetapanDetail Pelaksanaan
13 November 2026Rakornis DaerahRapat koordinasi teknis bersama seluruh kepala dinas ketenagakerjaan dan dewan pengupahan daerah.
16 November 2026Sosialisasi & Surat EdaranKemenaker bersama Kemendagri menggelar sosialisasi kepada para gubernur serta menerbitkan Surat Edaran Menaker.
21 November 2026Penetapan UMP & UMSPTarget penetapan UMP oleh gubernur, sedangkan UMSP ditetapkan 5 hari setelah UMP.
25 November 2026Penetapan UMK & UMSKTarget penetapan UMK oleh gubernur, sedangkan UMSK ditetapkan 5 hari setelah UMK.

Tahapan Persiapan Bersama Pemerintah Daerah

Persiapan diawali rapat koordinasi teknis bersama dewan pengupahan daerah pada 13 November 2026. Selanjutnya, Kemnaker bersama Kementerian Dalam Negeri menggelar sosialisasi kepada para gubernur pada 16 November 2026.

---Advertisement---

Sosialisasi ini difokuskan agar seluruh kepala daerah memiliki pemahaman seragam atas panduan teknis yang diterbitkan pemerintah pusat. Hal ini ditegaskan Menaker Yassierli dalam keterangan resminya.

“Jadi Bapak dan Ibu Gubernur bisa memastikan kembali apa-apa yang sudah kami sosialisasikan kepada para kepala dinas,” ujar Yassierli dalam keterangan yang diterima tvrinews melalui kanal YouTube Kemendagri, Senin, 16 November 2026.

Setelah sosialisasi tersebut, Kemnaker menerbitkan surat edaran kepada gubernur yang berisi rincian data sebagai bahan pertimbangan menetapkan upah minimum 2027.

Landasan Hukum Serta Formula Penghitungan

Penetapan upah minimum tahun 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam aturan tersebut, gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP, sedangkan UMK dan UMSK disesuaikan kebijakan daerah.

Yassierli menegaskan penetapan upah minimum perlu mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Penghitungan upah minimum menggunakan formula yang memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu.

Pemerintah daerah juga diminta melibatkan dewan pengupahan melalui dialog sosial tripartite antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha.

“Kolaborasi kita bersama sangat penting jika kita menginginkan penetapan upah minimum setiap tahun ini tetap berjalan dengan baik, maju industrinya, sejahtera pekerjanya,” tandasnya.

Kebijakan pengupahan yang tepat waktu diharapkan menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.

---Advertisement---