Profil Irjen Eko Hadi Santoso Yang Dipecat Divpropam Polri Akibat Kasus Akses Ilegal

Profil Irjen Eko Hadi Santoso yang dijatuhi sanksi PTDH oleh Divpropam Polri akibat kasus penyadapan ilegal serta rekam jejak kariernya.

Irjen Eko Hadi Santoso dipecat dari Polri akibat penyadapan ilegal dalam sidang etik Selasa (17/11/2026). Berikut rekam jejak lulusan Akpol 1999 tersebut. Seorang perwira tinggi berbintang dua berjalan keluar dari ruang pemeriksaan dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Mengenakan baju tahanan biru bernomor 02 serta masker hitam, sosok tersebut melangkah menuju kendaraan taktis Brimob yang sudah menunggu di luar gedung.

---Advertisement---

Langkah tegas yang dahulu menghiasi ruang-ruang strategis penegakan hukum kini berganti dengan prosedur pengamanan ketat. Perjalanan karier panjang di kepolisian seketika berada di titik terendah usai majelis hakim etik mengeluarkan keputusan tegas.

Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri memutuskan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso. Keputusan tersebut diambil atas dugaan pemufakatan dalam kegiatan akses ilegal dan penyadapan yang menggunakan perangkat teknologi milik instansi.

Putusan Sanksi PTDH Divpropam Polri

Majelis sidang KKEP Polri yang berlangsung di Ruang Sidang Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri pada Selasa (17/11/2026) menyatakan perbuatan Eko Hadi Santoso sebagai tindakan tercela. Mantan pejabat Bareskrim Polri tersebut terbukti menyalahgunakan kewenangan secara tidak profesional.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa dua sanksi utama telah dijatuhkan kepada pelanggar. Sanksi etika menetapkan perilaku tersebut sebagai perbuatan tercela, sedangkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kepolisian.

Terkait sanksi yang dijatuhkan majelis etik, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan keterangan resmi:

---Advertisement---

“Atas perbuatannya, majelis sidang menjatuhkan dua jenis sanksi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku EHS merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” kata Truno.

Penegakan aturan internal ini menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa memandang posisi maupun pangkat perwira yang bersangkutan. Langkah ini menjadi wujud komitmen institusi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kerja kepolisian.

Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan landasan penanganan kasus pelanggaran etik tersebut:

“Prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum menjadi landasan dalam proses pemeriksaan tersebut,” katanya.

Atas putusan sanksi pemecatan yang diterimanya, Eko Hadi Santoso menyatakan mengajukan langkah hukum lanjutan berupa banding. Ia meninggalkan lokasi persidangan menuju rantis Brimob bernomor polisi 130422-05 di tengah pengawalan ketat petugas.

Rekam Jejak Karier Eko Hadi

Sebelum terseret kasus akses ilegal, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso dikenal sebagai salah satu perwira tinggi yang memiliki rekam jejak di bidang reserse. Kariernya di kepolisian dibangun melalui berbagai penugasan di satuan operasional maupun edukasi.

Jabatan terakhir yang diemban oleh jenderal bintang dua ini adalah Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Sebelum menduduki posisi tersebut, ia mencatatkan riwayat penugasan strategis di lingkungan Badan Reserse Kriminal Polri.

Dalam rekam jejak jabatannya, Eko pernah dipercaya menjabat sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I Bareskrim Polri. Selain itu, ia juga sempat memimpin Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dalam penanganan kasus kejahatan narkotika.

---Advertisement---

Latar Belakang Pendidikan Alumni Akpol

Perjalanan akademik Eko Hadi Santoso dimulai dari lembaga pendidikan menengah kebangsaan di Jawa Tengah. Ia merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara Magelang pada tahun 1996, sekolah yang menerapkan pola pembinaan kedisiplinan serta kepemimpinan tinggi.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Magelang, Eko melanjutkan cita-citanya dengan mendaftar ke Akademi Kepolisian. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan pembentukan perwira dan resmi diwisuda sebagai alumnus Akpol pada tahun 1999.

Kelulusan dari Akpol 1999 menjadi awal pengabdian Eko sebagai perwira pertama kepolisian hingga perlahan meniti tangga karier ke tingkatan perwira tinggi. Namun, perjalanan panjang puluhan tahun di kepolisian tersebut kini terancam berakhir melalui putusan sidang etik PTDH.