RUU Perampasan Aset Resmi Masuk Tahap Pengesahan Paripurna DPR RI

RUU Perampasan Aset resmi rampung di tingkat pertama DPR RI dan siap disahkan dalam paripurna guna memulihkan kerugian korban korupsi.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya kini berada di ambang pengesahan menjadi undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Pemerintah telah merampungkan pembahasan tingkat pertama dalam rapat kerja resmi.

---Advertisement---

Kesepakatan penting tersebut tercapai dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama perwakilan Pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/11/2026). Seluruh fraksi dan pihak eksekutif sepakat membawa naskah RUU Perampasan Aset menuju rapat paripurna terdekat pada Kamis (19/11/2026).

Perkembangan regulasi strategis ini menjadi perhatian luas masyarakat yang memantau jalannya pembahasan hukum melalui layar HP maupun Browser masing-masing. Pengesahan aturan ini diharapkan memperkuat upaya pemberantasan kejahatan finansial sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemulihan kerugian negara dan warga.

Kesepakatan Tingkat Pertama RUU Perampasan Aset

Rapat kerja pengambilan keputusan tingkat pertama di Komisi III DPR RI dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Jalannya persidangan berlangsung lancar setelah seluruh perwakilan fraksi di parlemen menyampaikan pandangan mini fraksi mereka secara bergantian.

Sebelum pengambilan keputusan dilakukan, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Komisi III DPR RI, Habiburokhman, membacakan laporan hasil pembahasan mendalam. Pihak Pemerintah yang diwakili oleh Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej, juga menyampaikan pandangan akhir eksekutif terkait kesiapan substansi aturan tersebut.

Setelah mendengarkan seluruh pandangan fraksi dan pemerintah, pimpinan rapat meminta persetujuan resmi dari para peserta sidang. “Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada tingkat II yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat?” kata Dasco.

---Advertisement---

Pertanyaan dari pimpinan sidang tersebut langsung disambut dengan persetujuan bulat oleh seluruh peserta rapat kerja yang hadir di ruangan. Ketukan palu pimpinan menandai selesainya fase perumusan materi di tingkat komisi teknis sebelum dibawa ke forum tertinggi parlemen.

Usai memimpin rapat, Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan resmi kepada awak media mengenai pencapaian penting antara lembaga legislatif dan eksekutif. “Hari ini kami, antara DPR dalam hal ini Komisi Teknis, Komisi III, dan pihak pemerintah, telah menyelesaikan rapat tingkat pertama dalam memfinalkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya,” ujar Dasco dalam konferensi pers.

Jadwal Rapat Dan Proses Pembahasan Legislasi

Penyelesaian draf RUU Perampasan Aset bukanlah proses instan, melainkan hasil kerja panjang yang telah berlangsung sejak September 2025. Komisi III DPR RI secara intensif membuka ruang dialog publik agar substansi regulasi benar-benar menjawab kebutuhan penegakan hukum di Indonesia.

Selama masa pembahasan berlangsung, parlemen tercatat menggelar puluhan forum diskusi untuk menampung masukan dari kalangan akademisi, praktisi hukum, hingga organisasi masyarakat sipil. Keterlibatan berbagai elemen bangsa tersebut menjadi fondasi utama dalam menyempurnakan setiap pasal yang tertuang dalam naskah rancangan undang-undang.

Rincian tahapan waktu, lokasi kegiatan, serta aktor utama dalam proses finalisasi regulasi ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tahapan / AgendaWaktu PelaksanaanPihak TerlibatHasil Utama
Awal Pembahasan RUUSejak September 2025Komisi III DPR RI dan PemerintahPenyusunan draf awal dan inventarisasi daftar masalah.
Penyerapan Aspirasi PublikSeptember 2025 – November 2026Masyarakat, Organisasi, dan Komisi IIIPelaksanaan 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Rapat Kerja Tingkat IRabu, 18 November 2026Sufmi Dasco, Habiburokhman, Eddy HiariejPersetujuan finalisasi naskah RUU ke pembicaraan tingkat II.
Rapat Paripurna Tingkat IIKamis, 19 November 2026Pimpinan dan Seluruh Anggota DPR RIAgenda pengesahan resmi RUU menjadi Undang-Undang.

Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh elemen masyarakat yang telah berpartisipasi aktif mengawal pembentukan regulasi ini. Menurutnya, keterbukaan parlemen dalam menerima kritik serta saran publik menjadi kunci kelancaran penyusunan aturan perampasan aset.

“Pembahasan yang sudah dilakukan sekian lama dan kami mengikuti prosesnya di Komisi III DPR RI. Ada 87 kali RDPU yang dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi dari masyarakat, dari organisasi, dan berbagai macam pihak,” jelasnya.

Mekanisme Pemulihan Kerugian Korban Investasi Bodong

Selain berfokus pada pemberantasan tindak pidana korupsi, RUU Perampasan Aset membawa terobosan besar bagi perlindungan hak-hak korban kejahatan ekonomi. Panja Komisi III DPR RI memastikan bahwa aturan baru ini memuat ketentuan khusus untuk memulihkan kerugian warga akibat penipuan berskala besar.

---Advertisement---

Ketua Panja RUU Perampasan Aset Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyoroti bahwa kasus investasi ilegal dan perdagangan saham bodong kerap menyengsarakan banyak masyarakat. Oleh karena itu, tim perumus sepakat memasukkan mekanisme pengembalian aset secara langsung kepada para pihak yang dirugikan.

“Ada hal yang masuk belakangan, kabar baik buat para korban investasi bodong, perdagangan saham bodong, dan lain sebagainya,” kata Habiburokhman.

Selama ini, warga yang menjadi korban kejahatan finansial sering menghadapi kendala birokrasi yang rumit saat menuntut pengembalian dana mereka. Melalui aturan lama, aset sitaan pelaku kejahatan umumnya harus disetorkan terlebih dahulu ke kas negara sehingga dana ganti rugi kerap tidak sampai ke tangan korban.

Perubahan mekanisme pengembalian kerugian korban dalam RUU Perampasan Aset mencakup beberapa poin penting berikut:

  • Aset milik pelaku tindak pidana ekonomi yang telah dirampas negara dapat langsung dilelang atau dijual secara sah.
  • Hasil penjualan aset sitaan tersebut dialokasikan secara langsung untuk membayar ganti kerugian kepada para korban yang terverifikasi.
  • Pemangkasan alur birokrasi penyetoran ke kas negara mempercepat proses pemulihan ekonomi warga yang terdampak penipuan massal.
  • Fokus utama penindakan tetap memprioritaskan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan kejahatan terorganisasi lainnya.

Ketentuan progresif ini diharapkan mampu memberikan rasa keadilan nyata bagi masyarakat yang selama ini kehilangan harta benda akibat praktik investasi ilegal. “Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi massal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut,” ujarnya.

Jaminan Perlindungan Dari Penyalahgunaan Kewenangan Aparat

Dalam proses penyerapan aspirasi publik, banyak kalangan menyuarakan kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Masyarakat mengingatkan agar kewenangan merampas aset tidak disalahgunakan sebagai alat tekanan politik maupun sarana pemerasan terhadap warga negara.

Menanggapi masukan kritis tersebut, Panja Komisi III DPR RI bersama Pemerintah merancang berbagai pasal pengaman di dalam batang tubuh RUU Perampasan Aset. Sistem pengawasan berlapis serta mekanisme pembuktian yang ketat diterapkan guna memastikan setiap tindakan penyitaan berjalan sesuai koridor hukum.

Habiburokhman menegaskan bahwa seluruh celah yang berpotensi memicu kesewenang-wenangan aparat telah ditutup rapat melalui rumusan pasal yang terukur. Setiap langkah perampasan aset wajib melalui proses peradilan yang transparan dan akuntabel agar hak asasi serta kepemilikan sah warga tetap terlindungi.

“Kekhawatiran masyarakat terkait dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi. Semua sudah kita proteksi sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, insyaallah sudah tertutup,” tegasnya.

Tahapan Menuju Pengesahan Undang Undang Baru

Rampungnya seluruh perdebatan substansial di pembicaraan tingkat pertama membuat jalan menuju pengesahan RUU Perampasan Aset semakin terbuka lebar. Naskah final hasil kesepakatan Komisi III DPR RI dan Kementerian Hukum kini telah siap dibawa ke meja pimpinan parlemen.

Berdasarkan agenda resmi DPR RI, pembicaraan tingkat kedua akan dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (19/11/2026). Dalam forum paripurna tersebut, laporan hasil kerja Komisi III akan dibacakan di hadapan seluruh anggota dewan untuk dimintai persetujuan pengesahan menjadi undang-undang.

Masyarakat luas dapat terus mengikuti perkembangan pengesahan regulasi bersejarah ini melalui siaran resmi parlemen maupun portal berita daring di HP masing-masing. Kehadiran Undang-Undang Perampasan Aset nantinya akan menjadi instrumen hukum baru yang memperkuat efek jera bagi pelaku korupsi sekaligus melindungi aset warga negara.