Satgas PKH Cabut Izin PT RAPP dan Kuasai Kembali 338 Ribu Hektare Hutan Riau

Satgas PKH cabut izin PT RAPP seluas 338.536 hektare di Riau akibat kebakaran gambut dan pelanggaran lingkungan. Negara kuasai kembali kawasan hutan.

Satgas PKH cabut izin PT RAPP di Kabupaten Pelalawan Riau. Negara menguasai kembali 338.536 hektare kawasan hutan akibat rentetan pelanggaran lingkungan. Keputusan mendasar kembali diambil pemerintah pusat terkait pengelolaan ruang dan tata kelola hutan nasional. Langkah tegas ini berujung pada penghentian total operasional salah satu korporasi kayu terbesar di wilayah Sumatra.

---Advertisement---

Kebijakan eksekutif tersebut langsung memicu perubahan peta penguasaan lahan di Provinsi Riau. Wilayah kerja operasional yang selama berdekade dikelola swasta kini bertransisi kembali ke bawah kendali penuh kementerian.

Satgas PKH Cabut Izin PT RAPP

Penertiban pemanfaatan ruang publik resmi memuncak setelah Satgas PKH cabut izin PT RAPP. Langkah penegakan hukum ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Keputusan tersebut berdampak pada pengambilalihan kembali penguasaan negara atas areal hutan seluas kurang lebih 338.536 hektare. Kawasan perizinan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik anak perusahaan Grup Royal Golden Eagle (RGE) ini berlokasi di Kabupaten Pelalawan.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengonfirmasi penetapan sanksi administratif tersebut. Penghentian hak pemanfaatan dilakukan setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan menyeluruh di lapangan.

“Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, pemerintah menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare,” kata Barita dalam keterangannya yang diterima pada (20/11/2026).

---Advertisement---

Pelanggaran Lingkungan dan Koridor Gajah

Penetapan sanksi berat ini berlandaskan pada temuan lapangan yang krusial. Tim verifikasi menemukan insiden kebakaran lahan gambut yang terjadi secara berulang di dalam area konsesi perusahaan.

Selain itu, terungkap keberadaan perkebunan kelapa sawit tanpa izin seluas 18.362,74 hektare dan kegiatan pertambangan ilegal seluas 541,46 hektare. Kerusakan kawasan lindung juga teridentifikasi mencapai 211,54 hektare.

Kondisi tersebut mengancam fungsi strategis ekosistem gambut dalam menyimpan cadangan karbon, mengatur tata air, serta memicu bencana ekologis kualitas udara. Persoalan ini makin mengkhawatirkan karena berdekatan dengan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo.

Kawasan penyangga tersebut merupakan benteng terakhir habitat gajah Sumatera. Penyusutan tutupan pohon akibat pengalihan fungsi lahan meningkatkan risiko konflik satwa lindung dengan aktivitas manusia.

“Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara,” tegas Barita.

Pelanggaran Rantai Pasok Pabrik Sawit

Meski status izin usaha resmi gugur, pemerintah memastikan korporasi tidak lepas dari kewajiban pemulihan ekosistem. Tanggung jawab hukum atas kerusakan lingkungan yang telah terjadi tetap melekat sepenuhnya pada pihak perusahaan.

Pengawasan ketat dipersiapkan agar areal ratusan ribu hektare tersebut terhindar dari perambahan liar susulan. Penegakan aturan dilakukan secara menyeluruh hingga ke sektor pendukung industri di sekitarnya.

Dalam rangkaian penertiban di Provinsi Riau, Satgas PKH turut mendeteksi dugaan pelanggaran yang melibatkan PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi. Pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik perusahaan diduga menampung hasil sawit ilegal dari kawasan hutan.

---Advertisement---

Praktik penyerapan hasil perambahan ini dinilai menjadi pemicu maraknya alih fungsi hutan menjadi kebun sawit ilegal. Atas temuan tersebut, pemerintah menetapkan tindakan administratif lanjutan terhadap permohonan lahan perusahaan.

“Satgas PKH merekomendasikan agar permohonan pelepasan kawasan hutan tersebut ditolak dan arealnya dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH,” ungkap Barita.

Rekomendasi tersebut membatalkan proses permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 32 hektare yang diajukan PT GSL. Langkah komprehensif ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menata ulang tata kelola hutan nasional secara konsisten dan transparan.