Pembahasan mengenai penataan ulang sistem ketatanegaraan kembali mencuat setelah jajaran pimpinan partai politik anggota koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan intensif. Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan utama dalam agenda penyesuaian regulasi ini berkaitan erat dengan
Rencana parliamentary threshold 5% serta penatapan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Langkah penyesuaian aturan ini diambil untuk menyempurnakan mekanisme pemungutan suara agar proses demokrasi berjalan lebih berdaya guna dan mampu menampung aspirasi masyarakat secara utuh.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono mengonfirmasi bahwa pihak internalnya menyetujui batasan angka sebesar 5% dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum. Kesepakatan ini selaras dengan pandangan yang sebelumnya diutarakan oleh pengurus DPP Partai Golkar. Konsensus di tingkat pimpinan partai koalisi terus dimantapkan demi mewujudkan alur Pemilu yang lebih bersih, tertata, serta meminimalkan potensi terbuangnya suara pemilih di dalam tempat pemungutan suara.
Penyempurnaan aturan melalui Rencana parliamentary threshold 5% juga diharapkan dapat menghadirkan keseimbangan baru di parlemen. Melalui penataan ulang regulasi ini, legitimasi para wakil rakyat yang terpilih di gedung dewan akan makin kuat, sekaligus memberikan kepastian hukum yang jelas bagi iklim politik nasional di masa depan.
Dukungan Partai Gerindra Terhadap Penguatan Ambang Batas
Pihak internal Partai Gerindra secara tegas menyatakan kesiapannya untuk mengawal usulan angka ambang batas dalam draf pembahasan bersama dewan perwakilan rakyat. Penegasan ini disampaikan untuk menyelaraskan pandangan di antara parpol pendukung pemerintah.
“Kalau kita setuju di 5 persen,” kata Sugiono di kompleks parlemen, Senator, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Sugiono menjelaskan dalam pertemuan para ketua umum dan pimpinan partai koalisi itu, Partai Gerindra diwakili oleh Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad. Sugiono sendiri tidak hadir lantaran mendampingi Presiden Prabowo Subianto di KTT BRICS di New Delhi, India.
Sugiono menegaskan, Partai Gerindra sepakat dengan Partai Golkar yang sebelumnya telah mengusulkan PT 5%.
“Gerindra juga sepakat soal PT 5 persen seperti juga kemarin Golkar menyampaikan dan saya kira itu yang kita sepakati,” ucapnya.
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara para ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
“Itu yang kemarin dibicarakan. Nanti kan ujungnya kesepakatannya kita kumpul lagi,” kata Sugiono.
Optimalisasi Aspirasi Pemilih Tanpa Terbuang Sia-Sia
Fokus utama perombakan regulasi ini tidak semata-mata bertumpu pada penetapan angka numerik belaka, melainkan menitikberatkan pada perbaikan kualitas demokrasi. Pemerintah dan parpol koalisi menginginkan agar setiap lembar suara yang disalurkan oleh warga negara memiliki bobot keterwakilan yang nyata di parlemen.
“Intinya adalah bagaimana pemilu ini bisa lebih efisien, efektif kemudian juga bagaimana suara-suara rakyat yaitu yang tersisa atau tetap bisa terakomodir dengan baik karena biar bagaimanapun itu adalah suara dan aspirasi mereka,” ucap Sugiono.
Melalui efisiensi sistem, perolehan suara dari para pemilih dapat dikonversi secara adil tanpa mengorbankan stabilitas politik. Pendekatan ini dinilai menjadi solusi tengah untuk menghindari fragmentasi suara yang berlebihan di tingkat legislatif.
Ragam Opsi Penataan Ambang Batas Di Komisi II DPR
Dinamika komunikasi antar pimpinan parpol terus berjalan fleksibel di tingkat legislatif. Wakil Ketua Komisi II DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf mengutarakan bahwa proses penggodokan aturan masih berada dalam tahap penyelarasan berbagai opsi.
“Setahu saya, memang komunikasi antara ketua-ketua partai sudah terjadi. Pertemuan-pertemuan di luar itu saya nggak tahu, ya, tetapi pada dasarnya memang ada beberapa opsi,” kata Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9).
Dede menjelaskan, sejumlah opsi tersebut disusun dengan mempertimbangkan berbagai masukan. Mulai dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), masukan masyarakat sipil dan akademisi, hingga kemungkinan menggunakan ketentuan DPR dalam aturan lama.
“Kita ini kan sebenarnya kita membuat opsi. Opsi jika melaksanakan keputusan MK. Lalu opsi masukan-masukan dari civil society, akademisi, dan opsi jika kita menggunakan DPR versi lama,” ujarnya.
Menurutnya, berbagai opsi tersebut kemudian digabungkan untuk menjadi bahan yang disampaikan kepada para ketua umum partai politik. Dede mengatakan angka ambang batas parlemen 4% atau 5% menjadi opsi yang paling kuat sejauh ini.
“Ini kita blend in kan, lalu kemudian itulah yang disampaikan kepada para ketua umum partai. Nah, memang angka 4 atau 5% ini yang paling kuat. Tetapi saya belum tahu, kalau sudah diputuskan atau belum. Kalau 7% mungkin terlalu tinggi. 4% atau 5%,” jelas Dede.
Dede menilai angka 4% atau 5% masih berada dalam batas yang rasional untuk diterapkan sebagai ambang batas parlemen. Ia menyebut sejumlah negara juga menerapkan angka serupa.
“Saya pikir ini sesuatu yang masih sangat masuk di dalam rasio kita. Karena di beberapa negara pun juga menggunakan angka yang sama,” katanya.
Skema Pemisahan Pemilu Dan Ambang Batas Pencalonan Presiden
Selain membahas kriteria seleksi partai di parlemen, pembicaraan mendalam mengenai Rencana parliamentary threshold 5% juga menyentuh skema pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
- Mengkaji perumusan kembali pembagian rezim pemilu nasional yang mencakup pemilihan DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden.
- Mempertimbangkan kedudukan hukum DPRD dalam struktur pemilu daerah agar tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi.
- Membahas implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait peluang ambang batas pencalonan sebesar 0% guna membuka ruang hak memilih dan dipilih secara lebih luas.
- Merumuskan konstruksi konstitusional apakah pendaftaran calon presiden dibuka penuh atau tetap mensyaratkan mekanisme koalisi antarpartai.
- Menentukan batas minimum akumulasi suara koalisi guna menjamin efektivitas serta pembatasan jumlah pasangan calon di kertas suara.
“Saya rasa iya ya. Karena kalau kita berbicara tentang pemisahan pemilu dulu. Kita berbicara pemisahan pemilu ya,” kata Dede.
“Pemisahan pemilu ini kan ada pemilu nasional, pemilu daerah. Tentu kalau kita perhatikan bahwa rezim pemilu nasional itu adalah DPR, DPD, DPRD. Itu adalah undang-undang. Baru ada juga presiden dan wakil presiden. Artinya, ini yang harus kita pikirkan,” ujarnya.
“Yang mana yang masuk ke rezim pemilu daerah? Apakah cukup pilkada saja? Atau ada DPRD-nya? Tetapi kalau kita DPRD, tidak berani melawan undang-undang. Undang-undang dasar mengatakan DPRD adalah bagian dari pemilu nasional,” kata dia.
“Itu yang pertama. Kalau 0%, saya rasa keputusan MK sudah pas lah. 0% itu berarti memberikan ruang kepada siapa pun untuk dipilih. Atau memilih atau dipilih,” ujarnya.
“Nah, yang masih menjadi rekayasa, konstruksi konstitusional, itu adalah apakah kita mau semuanya boleh masuk atau berbasiskan koalisi,” kata Dede.
“Karena kan dulu koalisi harus 20%. Nah, sekarang kalau bawahnya tidak ada, berarti berapa nih kira-kira yang boleh? Karena kalau misalnya kita berbicara, berapa pasangan yang boleh masuk? 2 kah, 3 kah, 4 kah, 5 kah? Karena tujuan utamanya adalah mencari efektivitas,” lanjutnya.
Seluruh jajaran fraksi di parlemen menyepakati bahwa draf resmi pengubahan regulasi ini masih menunggu hasil akhir dialog tingkat tinggi para ketua umum parpol. Keputusan penetapan Rencana parliamentary threshold 5% beserta aturan turunan lainnya baru akan diserahkan ke Komisi II DPR setelah tercapai titik temu secara menyeluruh.
“Saya rasa itu belum ada keputusan. Kita tunggu saja nanti hasilnya,” kata Dede.
“Kami Komisi II, sebenarnya sudah tahu kisi-kisinya. Tetapi kan apabila semuanya sudah ketemu, kayak Golkar dan PKS, nanti masuknya ke Komisi II,” ujarnya.
“Saya rasa harus. Harus ada pertemuan. Yang saya dengar sih sudah ada pertemuan, ya. Tetapi apakah ada pertemuan kedua? Kita tunggu saja,” jawab Dede.
Kesepahaman Partai Golkar Dan PKS Dalam Penataan Pemilu
Konsolidasi antarpartai politik juga ditunjukkan melalui silaturahmi formal antara pengurus DPP Partai Golkar dan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta pada Senin (14/9). Kedua belah pihak memetakan sejumlah isu strategis demi menciptakan iklim kompetisi yang sehat.
Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menekankan bahwa perubahan aturan pemilu harus menyeimbangkan antara pemenuhan hak kedaulatan warga dengan peningkatan mutu wakil rakyat di Senayan.
“Kita ingin suatu sistem pemilu yang tetap mencerminkan suara rakyat, tetapi juga memungkinkan hadirnya anggota DPR yang berkualitas,” kata Bahlil.
Sekjen Partai Golkar Sarmuji menambahkan bahwa pembahasan mengenai batasan minimal perolehan suara partai telah menemui titik temu yang positif dengan pihak PKS.
“Misal tentang parliamentary threshold. Kita bersepaham di angka yang moderat saja,” tuturnya.
“Ya kira-kira 5 persen,” kata dia.
Pencapaian kesepahaman pada angka moderat ini menunjukkan adanya iktikad bersama dari parpol papan atas untuk menyukseskan pembahasan Rencana parliamentary threshold 5% dan penyempurnaan sistem pemilu nasional demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih stabil.