Harga Emas Antam Anjlok Per Gram Hari Ini 29 Oktober
Harga Emas Antam hari ini turun Rp 11.000 menjadi Rp 2.559.000 per gram. Simak perincian harga batangan lengkap serta proyeksi pasar pekan ini.
Ekonomi
Berita terkait ekonomi masyarakat, mulai dari bantuan sosial (PKH, BPNT, KKS) dan hal-hal lain terkait ekonomi yang sedang ramai dibicarakan.
Permenaker 16 Tahun 2026 Tetapkan Syarat dan Nominal BSU 2026, Ini PDF-nya
Simak aturan BSU 2026 dalam Permenaker 16 Tahun 2026 bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp3.500.000 dengan total bantuan Rp900.000 sekaligus.
Kepemilikan 27,5% Saham Pandu Sjahrir di Supra Sekuritas Memicu Perhatian Investor
Ulasan lengkap mengenai kepemilikan 27,5% saham Pandu Sjahrir di Supra Sekuritas yang kini menjadi perhatian publik pasar modal.
Profil Pandu Sjahrir: Sosok CIO Danantara Kelola Dana Ratusan Perusahaan
Simak Profil Pandu Sjahrir yang dipercaya menjabat sebagai CIO Danantara setelah resmi ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Cara Cek BSU 2026 Lewat Portal Kemnaker dan Syarat Penerima
Simak panduan lengkap cara cek BSU 2026 dari Kemnaker di bsu.kemnaker.go.if beserta syarat penerima, jadwal pencairan, hingga imbauan resmi terkait link palsu.
Kemensos Beri Masa Tenggang 90 Hari Sebelum Kepesertaan PBI JK Dihapus untuk Desil 6-10
Kemensos berikan masa tenggang 90 hari bagi peserta PBI JK terdampak perubahan desil. Simak cara cek status BPJS Kesehatan secara mandiri di sini.
Bolehkan Perusahaan PHK Karyawan Sepihak Menurut Aturan PP 35/2021
Perusahaan tidak bisa melakukan PHK sepihak tanpa prosedur sah. Pekerja berhak menolak secara tertulis dalam 7 hari sesuai PP 35 Tahun 2021.
Peserta BPJS PBI JK Desil 6-10 Akan Dinonaktifkan, Cek Statusnya Sekarang
Peserta BPJS PBI JK desil 6-10 berpotensi dinonaktifkan mulai November 2026. Simak aturan masa tenggang 90 hari dan cara cek data resmi.
Tabel Simulasi Pesangon PHK 2026 Berdasarkan Aturan Terbaru
Simulasi Pesangon PHK 2026 menjadi panduan penting bagi pekerja terdampak efisiensi. Ketahui aturan resmi dan cara perhitungan hak upah di sini.
DJP Hapus Denda Pajak Hingga 100% Lewat KEP 239 2026, Ini Syaratnya
DJP membebaskan denda sanksi administratif pajak hingga 100 persen melalui KEP-239/PJ/2026. Pelajari syarat dan periode penyampaian SPT di sini.