Rencana konser musik rohani bertajuk Till The Whole World Knows di Jakarta pada 24 Oktober 2026 mendadak menuai sorotan publik. Majelis Ulama Indonesia memberikan peringatan keras terkait munculnya dugaan keterkaitan acara tersebut dengan propaganda politik asing.
Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, meminta pihak penyelenggara memberikan penjelasan transparan. Pihak penyelenggara dituntut menjelaskan tujuan acara, seniman yang terlibat, serta bentuk kerja sama yang dijalankan.
Pemerintah serta masyarakat diimbau untuk memberikan perhatian serius apabila acara tersebut terbukti membawa agenda tertentu. Langkah antisipasi dinilai penting guna menjaga kondusivitas serta stabilitas sosial di dalam negeri.
“Apabila benar bahwa konser tersebut membawa, mempromosikan, atau menjadi bagian dari agenda dukungan terhadap Israel, maka hal tersebut patut mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat Indonesia,” ujar Sudarnoto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta diterima inilah.com pada Jumat (2/10/2026).
Sorotan Perubahan Jadwal Serta Lokasi Acara
Akun media sosial Punk Anti Fascist Imperialism Zionist melalui unggahan @oi_filystin menyoroti sejumlah perubahan informasi penyelenggaraan. Unggahan dari pihak promotor yang memuat jadwal tur dilaporkan telah dihapus setelah seruan penolakan dari masyarakat meluas.
Jadwal pertunjukan yang semula direncanakan pada 15 Oktober mengalami pergeseran menjadi 24 Oktober. Lokasi tempat berlangsungnya acara juga mengalami perpindahan dari Kasablanka Hall menuju The Music Hall di Jakarta Selatan.
Perubahan informasi tempat dan waktu pelaksanaan diduga berkaitan dengan upaya menghindari kerugian finansial dari tiket yang telah dipasarkan. Namun, hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang disampaikan oleh pihak promotor mengenai perubahan tersebut.
Gelombang Penolakan di Luar Negeri
Gelombang penolakan terhadap pemusik asal Amerika Serikat tersebut juga berkembang pesat di negara tetangga Malaysia. Organisasi BDS Malaysia telah menerbitkan petisi resmi berjudul Israel Houghton Must Not Be Allowed To Perform Anywhere in Malaysia pada 29 September 2026.
Petisi tersebut mendesak pemerintah Malaysia untuk tidak memberikan izin masuk maupun izin pertunjukan di wilayah mereka. Pandangan tersebut didasarkan pada rekam jejak digital sang penyanyi terkait konflik geopolitik di Timur Tengah.
Berikut merupakan rincian tuntutan dan pertimbangan penolakan di Malaysia:
- Pemerintah mendesak pembatalan izin masuk bagi musisi yang dinilai mendukung pihak tertentu.
- Kehadiran figur publik yang memicu kontroversi dinilai berpotensi menimbulkan keresahan sosial.
- Klarifikasi mengenai struktur kerja sama dan pihak penyelenggara menjadi tuntutan utama masyarakat.
Pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Pihak Majelis Ulama Indonesia menilai persoalan utama terletak pada pentingnya memastikan kegiatan publik bebas dari kepentingan asing. Aparat kepolisian didorong untuk melakukan verifikasi mendalam terhadap seluruh rangkaian acara sebelum izin diterbitkan.
“Berhati-hatilah, jangan sampai ada upaya dari pihak manapun yang berusaha membenturkan agama-agama dengan cara apapun,” tegasnya.
Tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku diharapkan dapat diambil oleh pemerintah jika ditemukan bukti legitimasi terhadap agenda politik tertentu. Transparansi dari pihak penyelenggara menjadi hal paling mendasar yang ditunggu oleh publik saat ini.
Rekam Jejak Digital Pemimpin Pujian
Musisi kelahiran 19 Mei 1971 tersebut merupakan penyanyi, penulis lagu, dan produser musik rohani Kristen kontemporer yang telah memenangkan beberapa penghargaan Grammy Awards. Kelompok musik yang dipimpinnya dikenal luas di berbagai belakangan masyarakat internasional.
Penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat bermula dari unggahan di akun Instagram pribadinya pada 8 Oktober 2023. Unggahan pesan tertulis yang disertai lambang tertentu dinilai oleh para pengkritik sebagai bentuk dukungan terbuka di tengah eskalasi konflik.
Pihak promotor resmi hingga kini belum memberikan keterangan tertulis mengenai narasi politik dalam tur musik tersebut. Masyarakat berharap agar seluruh proses verifikasi berjalan dengan transparan demi menjaga ketertiban umum.