SELEBRITIS – Rien Wartia Trigina memberikan klarifikasi tertulis mengenai pencabutan surat kuasa hukum dalam penanganan perkara dugaan penganiayaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Pernyataan publik yang mengulas dinamika penanganan perkara hukum kerap menghadirkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat. Kejelasan hubungan kerja antara advokat dan klien menjadi aspek krusial dalam menjaga integritas proses hukum yang sedang berjalan.
Perkembangan penanganan perkara pidana menuntut transparansi serta pemenuhan hak-hak hukum bagi pihak yang terlibat. Kerahasiaan informasi antara pendamping hukum dan klien menjadi koridor utama yang harus dihormati seluruh pihak.
Langkah pelurusan informasi dilakukan demi mencegah timbulnya opini yang tidak berdasar. Pemahaman komprehensif atas proses hukum menjadi penentu agar hak-hak konstitusional setiap warga negara tetap terlindungi.
Pencabutan Surat Kuasa Hukum Erin
Rien Wartia Trigina atau yang akrab disapa Erin buka suara terkait pemberitaan bahwa tim pengacara sebelumnya mengundurkan diri dalam menangani kasusnya. Mantan istri Andre Taulany tersebut menegaskan pentingnya penyampaian klarifikasi resmi agar tidak memicu kesalahpahaman publik.
Penjelasan tertulis disampaikan Erin melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu (21/11/2026). Langkah ini diambil setelah mantan tim pengacaranya dari kantor hukum Misyal & Partners memberikan keterangan kepada media mengenai status penanganan perkara di kepolisian.
Kasus yang menjadi perhatian publik ini berkaitan dengan laporan dugaan penganiayaan terhadap mantan asisten rumah tangga bernama Herawati. Penanganan perkara tersebut saat ini sedang bergulir di Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan.
Isi Pernyataan Klarifikasi Resmi Erin
Erin menyampaikan secara detail alasan di balik pengakhiran hubungan pemberian kuasa hukum tersebut. Keputusan pencabutan surat kuasa telah dibuat secara resmi terhitung sejak pertengahan November 2026.
Berikut adalah isi klarifikasi tertulis Rien Wartia Trigina yang disampaikan secara utuh:
“Saya ingin menegaskan bahwa hubungan hukum antara saya dengan kuasa hukum sebelumnya berakhir, bukan karena yang bersangkutan mengundurkan diri, melainkan karena saya sendiri yang mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan pemberian kuasa tersebut melalui pencabutan surat kuasa tertanggal 19 November 2026.
Keputusan tersebut saya ambil berdasarkan pertimbangan pribadi, khususnya karena adanya beberapa hal yang menurut saya tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam hubungan antara advokat dan klien.
Beberapa hal yang menjadi pertimbangan saya antara lain:
- Komunikasi antara kuasa hukum dengan saya selaku klien saya rasa kurang berjalan secara optimal.
- Selama ini Saya merasa belum memperoleh penjelasan dan pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum, perkembangan, serta langkah-langkah hukum yang sedang dan akan ditempuh dalam perkara saya.
- Saya menginginkan pendamping hukum yang lebih komunikatif, transparan, dan memberikan penjelasan secara komprehensif terhadap setiap perkembangan perkara, dikarenakan saya tidak begitu memahami perihal hukum.
Saya juga menyampaikan bahwa saya cukup terkejut dengan pemberitaan yang berkembang, khususnya apabila pemberitaan tersebut memberikan kesan seolah-olah kuasa hukum sebelumnya secara sukarela mengundurkan diri. Oleh karena itu, saya perlu meluruskan bahwa pencabutan kuasa tersebut merupakan keputusan yang berasal dari saya sebagai pemberi kuasa.
Saat ini, saya juga telah menunjuk kuasa hukum yang baru untuk melanjutkan pendampingan dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak saya. Kuasa hukum yang baru juga telah melakukan koordinasi dengan pihak pelapor serta pihak Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan guna memperoleh kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara saya.
Selain itu, saya juga menyayangkan apabila terdapat informasi atau hal-hal terkait perkara yang masih dalam proses hukum disampaikan kepada ruang publik tanpa mempertimbangkan batasan kerahasiaan dan profesionalitas hubungan advokat dengan klien, menurut saya seharusnya ketika kami sudah mengakhiri hubungan hukum maka tidak ada lagi informasi yang boleh dikeluarkan di muka umum.
Menurut pandangan saya, tindakan tersebut perlu dikaji dari perspektif kode etik profesi advokat, khususnya mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien. Atas hal tersebut, saya sedang mempertimbangkan langkah pengaduan kepada organisasi advokat yang berwenang agar dapat dilakukan pemeriksaan sesuai mekanisme dan ketentuan kode etik yang berlaku apabila terjadi dugaan pelanggaran kode etik.
Terakhir, saya memohon kepada rekan-rekan media dan masyarakat untuk memberikan waktu serta ruang kepada saya dan kuasa hukum yang baru dalam menyelesaikan persoalan ini melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Saya berharap seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak membangun opini berdasarkan informasi yang belum terkonfirmasi secara utuh.
Demikian pernyataan ini saya sampaikan sebagai bentuk klarifikasi sekaligus pelurusan informasi kepada publik.”
Penunjukan Tim Hukum Baru Perkara
Setelah melakukan pencabutan kuasa tertanggal 19 November 2026, Erin telah menunjuk tim penasihat hukum yang baru. Tim hukum baru tersebut bertugas memastikan perlindungan atas hak-hak hukumnya selama proses pemeriksaan berlangsung.
Langkah koordinasi langsung dijalankan oleh tim kuasa hukum yang baru bersama pihak pelapor dan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Langkah ini diambil untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Erin juga mempertimbangkan upaya pengaduan ke organisasi advokat terkait dugaan pelanggaran kode etik atas penyampaian informasi kerahasiaan klien ke ruang publik. Penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat dijaga oleh seluruh pihak.