Polri Jelaskan Aturan Majelis Sidang Etik Listyo Sigit Prabowo Kasus Penyadapan

Simak aturan susunan majelis sidang KKEP dan alur kronologi penanganan kasus penyadapan yang melibatkan Listyo Sigit Prabowo.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko memaparkan aturan susunan majelis KKEP terkait sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam perkara dugaan penyadapan. Penegakan aturan internal kepolisian menjadi perhatian utama khalayak di tengah penanganan perkara penting. Kesetaraan kedudukan hukum bagi seluruh anggota kepolisian diterapkan secara konsisten tanpa membedakan jenjang kepangkatan.

---Advertisement---

Komitmen menjaga transparansi proses penanganan pelanggaran profesi terus dikedepankan oleh lembaga internal. Setiap mekanisme yang berjalan mengacu pada regulasi tertulis demi menjamin akuntabilitas pemeriksaan.

Kejelasan mengenai tata cara pembentukan majelis persidangan menjadi dasar bagi langkah pemeriksaan selanjutnya. Seluruh prosedur dirancang untuk memastikan proses hukum berjalan secara objektif dan adil.

Ketentuan Majelis Komisi Kode Etik

Pemeriksaan persidangan etik terhadap perwira tinggi kepolisian memiliki acuan regulasi yang jelas. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara mengacu pada prinsip kesetaraan hukum.

Prinsip dasar penegakan aturan internal tersebut disampaikan secara resmi dalam konferensi pers pada Selasa (17/11/2026):

“Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan, dan Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,”

---Advertisement---

Aturan susunan majelis sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) tercantum dalam Pasal 42 Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Berikut rincian aturan keanggotaan majelis persidangan:

  • Struktur Organisasi Majelis: Susunan majelis KKEP terdiri dari posisi ketua, wakil ketua, dan anggota sidang.
  • Kriteria Kepangkatan Majelis: Pangkat anggota majelis diatur dapat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.
  • Kualifikasi Anggota Persidangan: Mengingat terduga pelanggar merupakan perwira tinggi berpangkat jenderal, sidang etik dapat melibatkan perwira tinggi berpangkat jenderal atau Inspektur Jenderal (Irjen).

Teks regulasi mengenai kepangkatan anggota majelis persidangan tersebut tercantum secara eksplisit dalam aturan resmi:

“Keanggotaan dari KKEP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berpangkat: a. setingkat lebih tinggi; b. sama; atau C. maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat Terduga Pelanggar.”

Alur Kronologi Penanganan Sidang Etik

Penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menempuh tahapan prosedur yang terstruktur.

Berikut alur kronologi penanganan serta persiapan sidang etik di lingkungan kepolisian:

  • Pengungkapan Kasus Penyadapan: Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mengemuka dan memerlukan penanganan hukum internal.
  • Penerbitan Landasan Hukum: Penetapan tata cara persidangan berpatokan pada Perpol Nomor 4 Tahun 2026 sebagai aturan pembaruan regulasi kode etik.
  • Penyampaian Keterangan Resmi: Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan penjelasan pers terkait susunan majelis sidang etik pada Selasa (17/11/2026).
  • Penyusunan Jadwal Persidangan: Divisi Propam Polri melakukan persiapan teknis untuk menetapkan jadwal sidang dan lima perwira tinggi anggota majelis.

Pihak kepolisian masih merampungkan persiapan teknis dari jajaran tim pemeriksa internal sebelum memublikasikan waktu persidangan. Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan status persiapan jadwal tersebut:

“Tentu dari kesiapan teman-teman pemeriksa, khususnya di Kode Etik Propam Polri, akan lebih lanjut kami sampaikan terkait jadwalnya,”

Aturan Pelaksanaan Sidang Etik Daring

Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026 menghadirkan fleksibilitas dalam mekanisme pelaksanaan persidangan internal. Pembaruan regulasi tersebut memungkinkan persidangan digelar menggunakan sarana komunikasi elektronik modern.

---Advertisement---

Ketentuan pelaksanaan sidang secara jarak jauh tercantum pada Pasal 59 ayat (2) aturan perundang-undangan tersebut. Terduga pelanggar diberikan izin untuk mengikuti persidangan secara langsung maupun via media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.

Penerapan sarana teknologi dalam proses persidangan bertujuan menjaga kelancaran pemeriksaan tanpa mengurangi keabsahan hukum. Langkah ini menjadi wujud pembaruan tata kelola administrasi penegakan etik di lingkungan kepolisian.