Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghebohkan publik melalui pelaksanaan operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Selasa, 13 Oktober 2026. Penindakan senyap yang berlangsung di wilayah Jabodetabek ini menjadi sorotan tajam karena menyasar pejabat tinggi lembaga kemanusiaan negara.
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya operasi tangkap tangan tersebut demi mengusut dugaan tindak pidana korupsi. Kehadiran fakta OTT KPK di BNPB ini mengungkap adanya praktik penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pengadaan barang dan jasa.
“Ada beberapa pihak yang sudah diamankan dan sedang diminta keterangan,” kata Setyo kepada wartawan, Selasa (13/10/2026).
Empat Belas Pejabat Diamankan KPK
Dalam penindakan yang dilancarkan penyidik di lapangan, tim komisi antirasuah mengamankan sebanyak 14 orang dari berbagai latar belakang jabatan. Salah satu figur utama yang diangkut oleh petugas adalah Sekretaris Utama BNPB, Rustian.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa belasan orang yang terjaring dalam penindakan tersebut mencakup unsur internal kementerian maupun pihak swasta. Seluruh terperiksa langsung digiring menuju Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif selama 1×24 jam.
“Confirm bahwa telah terjadi peristiwa tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang,” kata jubir KPK Budi Prasetyo di Bantul, Yogyakarta, Selasa (13/10/2026).
“Di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama, kemudian PPK, dan juga pihak-pihak lain, termasuk dari unsur swasta,” tambahnya.
Penyitaan Uang Dan Logam Mulia
Selain menangkap belasan terduga pelaku, tim penyidik di lapangan juga berhasil menyita barang bukti bernilai fantastis. Penyidik mengamankan uang tunai senilai miliaran rupiah serta pecahan logam mulia emas dari lokasi penindakan.
Budi Prasetyo merincikan bahwa perhitungan awal terhadap barang bukti mata uang tunai yang disita mencapai angka Rp 1,4 miliar. Temuan fisik barang bukti tersebut memperkuat indikasi adanya aliran dana imbalan tidak sah terkait penanganan proyek kementerian.
“Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp 1,4 miliar,” ujar Budi.
Nurani Mati, Dana Siap Pakai Malah Dikorupsi
Lembaga antirasuah membeberkan bahwa fakta OTT KPK di BNPB berkaitan erat dengan proyek pengadaan barang dan jasa. Yang sangat ironis, aliran anggaran yang diduga ditilep merupakan dana siap pakai yang dikhususkan untuk penanganan kebencanaan di tanah air.
Pihak penyidik masih terus mendalami keterkaitan barang bukti uang serta jenis proyek bencana yang dijadikan objek tindak pidana korupsi. Rincian pengadaan barang serta nama proyek secara utuh akan dibeberkan secara transparan saat konferensi pers penetapan tersangka.
“Ini masih kami akan dalami, bahwa kegiatan penyelidikan ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai ya untuk kebencanaan,” kata Budi.
“Untuk detailnya, uang-uang ataupun pengadaan barang dan jasa tersebut untuk bencana apa, itu nanti kami akan sampaikan detailnya saat konferensi pers,” ujar dia.
Sikap Kooperatif Pimpinan Lembaga BNPB
Menanggapi peristiwa penangkapan anak buahnya, jajaran pimpinan BNPB menyatakan sikap tegas untuk menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Pihak lembaga memastikan tidak akan melakukan intervensi serta siap bersikap kooperatif memberikan data yang dibutuhkan penyidik.
Juru bicara BNPB Berton Padjaitan menegaskan bahwa instansi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pimpinan BNPB telah menginstruksikan Inspektorat Utama untuk melakukan pengamanan dokumen internal serta meminta seluruh pegawai tetap fokus menjalankan tugas penanggulangan bencana kemanusiaan.
“BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” kata jubir BNPB, Berton Padjaitan, kepada wartawan, Selasa (13/10/2026).
“BNPB berkomitmen kooperatif dan akan memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH,” ujarnya.
“BNPB mengimbau seluruh jajaran untuk tetap fokus pada tugas penanggulangan bencana, kemanusiaan dan tidak terpengaruh oleh proses hukum yang berjalan,” ucap Berton.
“BNPB menegaskan komitmen untuk memperkuat tata kelola, integritas, dan penguatan pengawasan internal,” imbuhnya.