Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyepakati skema pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai tahun 2027 mendatang. Kesepakatan ini membuka jalan bagi ratusan ribu tenaga honorer untuk mendapatkan kepastian karier kepegawaian yang lebih terjamin.
Kebijakan terpadu ini lahir guna menuntaskan polemik penataan tenaga non-ASN yang telah berlangsung bertahun-tahun di berbagai instansi. Keputusan ini sekaligus menjamin pemerataan status kepegawaian guru honorer di seluruh wilayah tanah air.
Langkah ini juga dirancang untuk memperkuat tata kelola aparatur negara tanpa mengorbankan stabilitas keuangan pemerintah. Seluruh tenaga pendidik kontrak kini memiliki jalur resmi untuk meningkatkan jenjang kepegawaian mereka.
DPR dan Pemerintah Sepakat Mengenai PPPK
Kesepakatan pengangkatan pegawai ini ditetapkan dalam rapat koordinasi pimpinan di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026). Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung agenda pembahasan tersebut.
Pertemuan tingkat tinggi ini merumuskan jalan keluar menyeluruh bagi status kepegawaian pendidik di kementerian teknis. Hasil pertemuan memastikan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dapat terealisasi secara terencana.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa seluruh pihak telah mencapai titik temu terkait nasib para pegawai kontrak tersebut.
“Alhamdulillah hari ini tadi semua bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus PPPK penuh waktu nanti akan mulai berproses diberi kesempatan menjadi PNS,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan pers.
Status Pegawai Beralih ke Pusat
Pemerintah memutuskan menarik pengelolaan status seluruh tenaga PPPK menjadi pegawai pemerintah pusat. Penyatuan manajemen ini bertujuan menghilangkan ketimpangan kebijakan penggajian yang selama ini terjadi di tingkat pemerintah daerah.
Mensesneg menjelaskan bahwa penataan tenaga kerja honorer memerlukan perhitungan teknis yang mendalam pada setiap mata pelajaran. Beban pembiayaan pegawai turut dihitung secara cermat agar tidak menimbulkan masalah baru.
“Kemudian berkenaan dengan status, kami menyepakati bersama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat,” lanjut politikus Partai Gerakan Indonesia Raya tersebut.
Pengalihan komando kepegawaian ke tingkat nasional ini mempermudah proses evaluasi kinerja serta penempatan tenaga pendidik. Pemerintah daerah nantinya hanya berfokus pada pengawasan operasional harian sekolah di wilayah masing-masing.
Rincian Data Formasi Guru
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memaparkan data menyeluruh terkait komposisi tenaga pendidik saat ini. Jumlah guru berstatus PPPK di Indonesia kini tercatat mencapai 955.245 orang.
Dari total jumlah tersebut, sebanyak 231.246 orang di antaranya masih menjalani penugasan kerja sebagai tenaga paruh waktu. Seluruh pegawai kontrak tersebut akan dialokasikan ke dalam formasi resmi secara bertahap.
Pemerintah memetakan kebutuhan tenaga pendidik baru ke dalam beberapa sektor penugasan utama:
- Tenaga pendidik di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama
- Guru pengajar pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- Alokasi pengajar untuk program Sekolah Rakyat dan Sekolah Terintegrasi
- Kebutuhan formasi guru untuk jaringan Sekolah Garuda
Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan komitmen pemerintah dalam menampung kebutuhan tenaga pendidik secara nasional.
“Dan kebetulan pada saat ini ada proyeksi pemenuhan kebutuhan untuk guru nasional itu sebanyak 526.689 formasi yang tentu saja terdiri dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda,” ujar Rini.
Peluang PPPK Bisa Ikut Seleksi CPNS
Pemerintah memastikan peralihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai bergulir penuh pada tahun anggaran 2027. Bersamaan dengan program tersebut, tenaga pendidik PPPK juga memperoleh kesempatan mendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Baca juga: Guru PPPK Bisa Jadi PNS 2027 Mendatang
Seleksi jalur PNS bagi para guru ini rencananya dibuka pada awal tahun depan. Peluang ini berlaku bagi pengajar yang memenuhi persyaratan kualifikasi serta batas usia yang berlaku.
“Kemudian juga nanti akan kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026, termasuk di dalamnya adalah untuk kebutuhan Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Garuda,” kata Rini.
Kebijakan ini menjadi jembatan bagi para guru berpengalaman untuk menembus jenjang karier aparatur sipil negara secara permanen. Pemerintah memastikan proses seleksi tetap mengedepankan prinsip transparansi serta meritokrasi.
Kepastian Batas Defisit Anggaran
Kementerian Keuangan telah menyusun simulasi pembiayaan jangka panjang untuk menopang realisasi perubahan status kepegawaian massal ini. Perhitungan belanja pegawai dipastikan tetap berada dalam koridor batas aman fiskal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan alokasi belanja pegawai baru tidak akan membebani postur APBN. Defisit anggaran dipatok tetap terjaga pada level aman.
“Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita yang akan tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal,” ujar Purbaya.
Kepastian pembiayaan dari kas negara memberikan jaminan bahwa pembayaran gaji serta tunjangan guru tidak akan mengalami penundaan. Pemerintah menjaga rasio belanja agar pelayanan publik lainnya tetap berjalan optimal.
Dukungan Lintas Kementerian Terkait
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan kesiapan teknis dalam mengeksekusi kesepakatan koordinasi ini. Instansi terkait akan menyesuaikan rincian jadwal dengan arahan Kementerian PANRB.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat memastikan koordinasi teknis di lapangan berjalan lancar.
“Jadi untuk formasi kemudian juga jadwal dan mekanisme tadi sudah disampaikan Menteri PANRB. Jadi kami mengikuti formasi dan juga jadwal yang sudah disepakati,” ujar Atip.
Dukungan serupa disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait kesiapan tenaga pengajar di lingkungan madrasah.
“Sama dengan apa yang disampaikan tadi, jadi madrasah juga sudah sesuai perhitungan-perhitungan dan simulasi yang tadi dilakukan. Sehingga mungkin lebih sederhana di Kemenag karena kita tidak mengenal PPPK paruh waktu,” kata Nasaruddin.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri meminta seluruh kepala daerah mematuhi kesepakatan ini dan menghentikan pengangkatan tenaga honorer baru. Pengawasan ketat akan diterapkan agar proses transisi PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu berlangsung tertib sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Kebijakan integrasi ini menjadi babak baru dalam penataan tenaga kerja pemerintah, yang diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan guru sekaligus meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan di seluruh Indonesia.