Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, serta Gubernur Universitas Republik Indonesia, Marsekal TNI Purnawirawan Donny Ermawan, ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 20 Oktober 2026. Pertemuan mendadak yang melibatkan pejabat sektor pendidikan tinggi dan pimpinan lembaga militer tersebut menarik perhatian publik di kompleks Istana Negara.
Kedatangan para pejabat tinggi negara tersebut dijadwalkan untuk menghadiri agenda rapat khusus bersama Kepala Negara. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai pokok pembahasan utama yang menjadi fokus pemanggilan para pimpinan lembaga pendidikan tinggi nasional tersebut.
Agenda Pertemuan Di Istana Kepresidenan
Mendikti Saintek Brian Yuliarto menyatakan bahwa pihak kementerian belum menerima rincian agenda pembicaraan yang akan dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya memilih untuk mendengarkan arahan langsung dari Kepala Negara sebelum memberikan pernyataan resmi terkait arah kebijakan yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.
Ketidakpastian mengenai topik bahasan utama tersebut disampaikan langsung oleh pimpinan kementerian sebelum memasuki area ruang rapat Istana Kepresidenan. Pihak kementerian masih menunggu arahan teknis dari rapat terbatas yang diselenggarakan bersama jajaran pemerintahan terkait.
“Belum tahu ya, nanti kita coba dengar dulu ya,” ujar Brian saat ditanya mengenai kemungkinan membahas Lembaga Pendidikan Kebangsaan Universitas Republik Indonesia sebelum rapat.
Klarifikasi Pembahasan Universitas Republik Indonesia
Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan keterkaitan agenda rapat dengan keberadaan Lembaga Pendidikan Kebangsaan Universitas Republik Indonesia, pihak kementerian belum mau memberikan jawaban pasti. Ketidakpastian tersebut menambah teka-teki mengenai arah kebijakan pendidikan tinggi yang sedang dirancang pemerintah saat ini.
Pimpinan kementerian berulang kali menegaskan bahwa kepastian topik pembicaraan baru dapat dipublikasikan setelah seluruh rangkaian agenda rapat terbatas selesai dilaksanakan bersama Kepala Negara. Pihak kementerian memilih untuk bersikap hati-hati sebelum mengeluarkan argumen resmi.
“Belum tahu nanti,” tuturnya.
“Ya, belum, belum, belum. Nanti ya,” kata dia.
Sikap Pimpinan Universitas Republik Indonesia
Sikap serupa ditunjukkan oleh Gubernur Universitas Republik Indonesia, Marsekal TNI Purnawirawan Donny Ermawan, yang memilih untuk tidak memberikan banyak keterangan kepada awak media. Pihaknya menolak membeberkan detail pembahasan sebelum melakukan diskusi langsung bersama Presiden di dalam ruang rapat.
Mantan pimpinan tinggi TNI tersebut hanya menegaskan bahwa penjelasan resmi akan disampaikan secara terbuka setelah pertemuan selesai digelar. Langkah menutup informasi sementara ini diambil guna menjaga kelancaran proses diskusi internal pemerintah.
“Nanti, nanti ya. Belum tahu (pembahasan rapat). Nanti ya,” ujar Donny.
Mekanisme Koordinasi Kebijakan Pendidikan Tinggi
Pemanggilan pejabat tinggi sektor sains dan teknologi beserta pimpinan lembaga pendidikan militer mengindikasikan adanya agenda strategis yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah pusat. Sinergi antara kementerian teknis dan lembaga pendidikan pertahanan menjadi aspek penting dalam pengembangan mutu sumber daya manusia nasional.
Proses koordinasi tingkat tinggi di Istana Kepresidenan umumnya berkaitan dengan evaluasi program kerja, penataan regulasi, atau pembentukan lembaga pendidikan baru di tingkat nasional. Hasil dari pembahasan terbatas tersebut diproyeksikan memberikan dampak langsung terhadap arah kebijakan pendidikan tinggi Indonesia di masa mendatang.