Gelombang ketidakpuasan publik terhadap jalannya roda pemerintahan kini memasuki fase yang kian mengkhawatirkan di berbagai penjuru tanah air. Keresahan ini menyentuh lapisan masyarakat luas dan memicu sorotan tajam dari kalangan pengamat politik nasional.
Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, menilai legitimasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai melemah di tengah kemarahan masyarakat. Ia menyebut, jika pemilu digelar hari ini, masyarakat tidak akan kembali memilih pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Kondisi tersebut mencerminkan eskalasi ketegangan politik yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas nasional jika tidak ditanggapi secara serius. Publik mengharapkan adanya langkah nyata dari jajaran pemegang kekuasaan untuk meredakan ketegangan yang ada.
Penilaian Legitimasi Pemerintahan Prabowo
Penilaian tersebut disampaikan Saiful saat menyoroti kondisi demokrasi dan respons masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo. Menurut dia, kemarahan publik saat ini meluas dari Aceh hingga Papua.
“Saya meng-update legitimasi itu dengan cara saya, hanya sama orang dari Aceh sampai Papua. Sekarang, kalau ditanya sekarang, hampir bisa dikatakan sudah minus legitimasi itu dan umumnya rakyat sudah marah, tentu saja ada yang tidak marah, tapi umumnya rakyat sudah marah, dari Aceh sampai Papua,” ujar Saiful.
Ia mengaku khawatir kemarahan masyarakat berujung pada persoalan yang lebih besar, termasuk munculnya opini mengenai kemungkinan Indonesia bubar. Karena itu, ia meminta pemerintah memperhatikan kondisi masyarakat dan mencari jalan keluar atas persoalan yang berkembang.
“Saya takut opini-opini yang berkembang di daerah betul-betul terjadi, Indonesia bubar, itu yang paling saya takut. Oleh karena itu, saya tidak memberikan resep apa yang dianjurkan oleh pemerintah, oleh Prabowo, berpikirlah sendiri, dia sudah dikasih apa, keleluasaan, dan sudah dikasih wewenang untuk menjalankan pemerintah ini. Tapi sudah sejauh ini masyarakat marah dari Aceh sampai Papua,” kata dia.
Fenomena Kemarahan Era Reformasi
Saiful menilai kemarahan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini menjadi fenomena yang belum pernah ia temukan dalam pengamatannya sejak awal era reformasi. Ia menyoroti waktu yang relatif singkat sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden, tetapi ketidakpuasan publik dinilai sudah begitu kuat.
“Tidak pernah saya menemukan dalam pengamatan saya secara nasional, sejak awal reformasi, jangan saya yang mengamati memang, bagaimana rakyat begitu marah terhadap pemerintah. Misalnya, kalau diadakan pemilu sekarang, enggak lagi mau memilih pasangan ini, saking marahnya,” ucap dia.
Menurut Saiful, kondisi tersebut menjadi sinyal bagi pemerintah untuk mengevaluasi arah kebijakan dan merespons aspirasi masyarakat. Ia berharap kemarahan publik dapat menjadi masukan bagi para pemegang kekuasaan.
“Jadi, tidak pernah ada orang yang namanya baru dua tahun berkuasa, orang sudah marah begitu, begitu kuat marahnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini adalah sebuah apa, masukan dari rakyat kepada penguasa. Saya tidak tahu akan berbuat apa penguasa dengan kemarahan rakyat seperti ini,” kata dia.
Desakan Kesadaran Dan Evaluasi
Saiful juga meminta pemerintah menyadari besarnya ketidakpuasan masyarakat. Menurut dia, kemarahan publik perlu ditanggapi secara serius agar pemerintah dapat menemukan jalan keluar dari situasi tersebut.
“Tapi setidak-tidaknya sadarlah bahwa Anda itu sudah tidak legitimen sebenarnya untuk berkuasa sekarang ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan, mudah-mudahan segera ada jalan keluar untuk ini, apapun itu. Kalau mau jalan secara damai adalah lewat DPR,” ujar dia.
Kemerosotan Kualitas Demokrasi Indonesia
Selain menyoroti legitimasi pemerintahan, Saiful menilai kualitas demokrasi Indonesia mengalami kemerosotan. Ia menyebut penilaian tersebut didasarkan pada catatan mengenai pandangan masyarakat yang ditemuinya.
“Misalnya, kita tadi sudah dikatakan, demokrasi kita merosot. Saya punya catatan pelaksanaan demokrasi kita sekarang menurut rakyat yang saya temukan sudah betul-betul memang merosot dan enggak pernah saya temukan pada masa-masa pemerintahan sebelumnya, sekarang ini merosot sekali,” kata dia.
Saiful mengingatkan demokrasi merupakan amanat konstitusi yang harus dijaga dalam penyelenggaraan negara. Menurut dia, kedaulatan rakyat menjadi dasar kekuasaan dalam sistem demokrasi Indonesia.
“Padahal, punya negara demokratis itu adalah amanat konstitusi. Kita tidak boleh membangun negara ini tidak berdasarkan demokrasi, karena dasarnya adalah kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat kekuasaan itu. Dan oleh karena itu, kalau dirusak, sebenarnya mereka adalah sudah melakukan subversi terhadap konstitusi kita,” ucap Saiful.
Ia pun meminta pemerintah memberikan respons yang memadai terhadap kondisi dan kemarahan masyarakat. Menurut dia, aspirasi publik perlu menjadi perhatian serius para pemegang kekuasaan dalam menjaga demokrasi dan mencari penyelesaian atas persoalan yang berkembang.
“Mohon itu dicatat, mohon itu diberikan apa, respon yang memadai terhadap kondisi dan kemarahan masyarakat seperti ini. Terima kasih,” tuturnya.