PSSI resmi memakzulkan Michael Sianipar dari jabatan Ketum FFI melalui SK 271/SKEP/XI-2026. Michael menegaskan penunjukan Plt ilegal dan siap mengambil langkah hukum. Dinamika tata kelola olahraga nasional mendadak memanas di balik layar kompetisi yang sedang bergulir. Gejolak internal yang mulanya berhembus pelan kini berubah menjadi perselisihan terbuka antar-pemimpin organisasi.
Perbedaan sudut pandang dalam mengelola regulasi serta hak operasional klub memicu keretakan yang kian tajam. Ketegangan struktur kepengurusan ini mengancam stabilitas pembinaan atlet menjelang agenda internasional.
Keheningan diplomasi akhirnya pecah ketika instansi penanggung jawab tertinggi sepak bola nasional mengambil tindakan drastis. Keputusan eksekutif tersebut memancing reaksi keras dari pihak yang merasa hak organisasinya dilanggar.
Sikap Michael Sianipar Menghadapi Keputusan Pemakzulan PSSI
PSSI menerbitkan Surat Keputusan Nomor 271/SKEP/XI-2026 pada Kamis (12/11/2026) malam yang ditandatangani Erick Thohir serta Yunus Nusi. SK tersebut memberhentikan Michael Sianipar dari posisi Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) sekaligus menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Menyikapi langkah pemakzulan tersebut, Michael Sianipar menegaskan secara legalitas Kementerian Hukum dirinya masih memegang posisi sah. Kepengurusan FFI yang dipimpinnya mengantongi dokumen resmi beserta AD/ART yang terdaftar negara.
Michael memberikan konfirmasi mengenai status kepemimpinannya saat dihubungi pada Kamis (12/11/2026) malam. “(Masih jadi Ketum FFI) betul,” kata Michael.
Ia menjelaskan bahwa seluruh proses penataan organisasi wajib tunduk pada aturan dasar federasi. “Jadi kalau bicara soal perubahan di dalam kepengurusan di FFI, itu aturannya mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Federasi Futsal Indonesia yang dilindungi oleh Kemenkum. Di AD/ART FFI ada aturan-aturan terkait penyampaian aspirasi, termasuk mengajukan kongres luar biasa,” ujar Michael.
Michael menekankan bahwa pergantian pengurus di luar mekanisme resmi merupakan pelanggaran hukum. “Bila ada upaya untuk mengganti kepengurusan yang sah yang dilindungi oleh AD/ART dan Kementerian Hukum secara legal, melalui prosedur yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan aturan, itu adalah upaya ilegal,” katanya.
Pihaknya juga siap menempuh jalur kepolisian jika penunjukan Plt tetap dipaksakan. “Bila itu terjadi, maka itu adalah suatu penunjukan yang ilegal. Kami dari Federasi Futsal Indonesia akan melaporkan siapa pun yang membuat surat itu kepada Kementerian Hukum dan sampai ke pihak kepolisian,” ucapnya.
Di tengah kemelut ini, Michael menegaskan komitmen untuk mengawal target jangka panjang nasional. “Kami masih punya impian untuk mengawal Indonesia agar bisa masuk ke Piala Dunia Futsal 2028,” kata Michael.
Akar Permasalahan Finansial Kompetisi Pro Futsal League
Benih konflik di internal futsal nasional sejatinya telah mulai menyeruak sejak pergantian musim kompetisi. Persoalan hak finansial klub menjadi pemicu utama kegaduhan yang meluas ke ranah kepengurusan.
Masalah berawal saat hadiah Pro Futsal League (PFL) musim 2025/2026 belum diselesaikan hingga musim 2026/2027 bergulir pada September. Selain itu, dana subsidi liga yang krusial bagi operasional klub-klub peserta juga tertahan.
Pada Oktober 2026, deretan klub mulai melontarkan protes terbuka menuntut kejelasan transparansi lembaga. Selain menuntut pelunasan hak finansial, mereka mendesak pembenahan sistem komunikasi di jajaran pengurus pusat.
Kompetisi Futsal Indonesia (KFI) sempat memberikan kepastian pelunasan seluruh subsidi untuk klub PFL serta Women’s Pro Futsal League (WPFL) pada 3 November 2026. Namun gelombang ketidakpuasan pengurus daerah tetap berlanjut.
Eskalasi Konflik Organisasi Memicu Desakan Kongres Luar Biasa
FFI mengeluarkan surat bernomor 0071/FFI-KEP/1229/ORG/XI-2026 pada Rabu (4/11/2026) yang memecat Budi Setiawan dari posisi Sekretaris Jenderal. Langkah ini diklaim FFI sebagai penataan efektivitas kepemimpinan federasi.
Respons balasan muncul pada Selasa (10/11/2026) ketika Budi Setiawan memimpin 10 klub PFL menggelar konferensi pers di Jakarta untuk mendesak Kongres Luar Biasa (KLB). Klub tersebut antara lain Bintang Timur Surabaya, Blacksteel FC, Pangsuma FC, Cosmo JNE, Kuda Laut Nusantara, serta Halus FC.
Pada hari yang sama dengan manuver desakan KLB tersebut, tiga Komite Eksekutif (Exco) FFI memutuskan mundur dari jabatan. Ketiga Exco tersebut yakni Andri Paranoan, Celni Pita Sari, serta Wibi Andrino.
Situasi memuncak saat PSSI menerbitkan SK pemakzulan Michael Sianipar serta menunjuk Vivin Cahyani. Pertikaian regulasi ini kini mengancam peta jalan persiapan Timnas Futsal Indonesia menuju panggung dunia.