DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU setelah 18 tahun diusulkan, mengubah fokus penegakan hukum menuju pemulihan aset negara serta korban tindak pidana. Perjalanan panjang penataan regulasi hukum penindakan kejahatan keuangan di Indonesia akhirnya menemui titik terang. Setelah melewati perdebatan bertahun-tahun, kesepakatan krusial berhasil dicapai dalam forum tertinggi legislatif.
Langkah besar ini menandai pergeseran fundamental dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi maupun kejahatan finansial modern. Negara kini memegang instrumen hukum yang lebih tegas untuk mengejar aset hasil kejahatan yang selama ini tersembunyi.
Keputusan bersejarah tersebut menjadi momentum penting bagi penguatan sistem peradilan nasional. Perubahan pendekatan hukum secara menyeluruh diresmikan untuk memberikan kepastian perlindungan bagi masyarakat serta keuangan negara.
DPR Resmi Mengesahkan Regulasi Perampasan Aset
Ketua DPR Puan Maharani memimpin langsung jalannya Rapat Paripurna pengesahan regulasi tersebut di Gedung MPR/DPR, Jakarta. Puan menanyakan persetujuan anggota dewan yang hadir sebelum mengetok palu pengesahan.
“Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada seluruh peserta sidang apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Puan.
Seluruh peserta sidang menyambut pertanyaan tersebut dengan seruan persetujuan secara kompak. “Setuju,” jawab Anggota Dewan. “Terima kasih. Alhamdulillah,” tutup Puan sambil mengetok palu.
Perjalanan Panjang Belasan Tahun Di Parlemen
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan bahwa regulasi ini telah melalui proses panjang selama 18 tahun sejak pertama kali diusulkan. Proses pembahasan intensif di tingkat komisi sendiri telah berjalan lebih dari satu tahun.
“Karena sudah 18 tahun, ini diusulkan sejak awal dahulu 18 tahun yang lalu dan sudah 1 tahun lebih UU ini berproses di Komisi III tepatnya sejak Agustus 2025 diproses di Komisi III DPR,” ujar Habiburokhman di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Habiburokhman menjelaskan kehadiran undang-undang baru ini membawa perubahan paradigma mendasar dalam keadilan hukum di Indonesia. Fokus penindakan kini tidak lagi berpusat pada hukuman badan terhadap para pelaku kejahatan.
Transformasi Paradigma Keadilan Bagi Korban Kejahatan
Penerapan aturan baru ini menggeser orientasi hukum pidana konvensional menuju pemulihan kerugian. Kerugian negara serta kerugian masyarakat yang menjadi korban kejahatan kini menjadi prioritas utama penanganan.
“Sementara paradigma dalam UU Perampasan Aset bukan hanya pemenjaraan pelaku pidana tetapi juga pemulihan kerugian negara dan kerugian korban,” beber Habiburokhman.
Habiburokhman menambahkan bahwa hukum acara dalam undang-undang ini telah disempurnakan melalui mekanisme perampasan aset tanpa mengandalkan putusan pidana final pelaku.
Sistem Pengelolaan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi
Sistem pengelolaan aset hasil perampasan ke depan akan dilaksanakan secara terpadu, independen, serta berbasis teknologi informasi. Langkah ini diambil guna menjamin transparansi serta akuntabilitas tata kelola barang rampasan negara.
“Kemudian hukum acara yang kita sempurnakan hukm acara tanpa putusan pidana atau non constitute base. Lalu kita mengenakan sistem pengelolaan terpadu berbasis IT dan independen dan ruang lingkupnya mencakup tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya seperti investasi fiktif dan finansial modern yang memiliki banyak korban dengan perspektif korban,” timpal Habiburokhman.
Ruang lingkup penindakan mencakup berbagai bentuk kejahatan keuangan modern seperti investasi bodong dan pidana finansial kompleks lainnya. Penanganan perkara mengutamakan perspektif pemulihan hak-hak korban secara optimal.