Dengan resminya Undang-undang Perampasan Aset Sah, hal ini mewajibkan Presiden membentuk badan pengawas dan pengelola aset hasil rampasan tindak pidana korupsi dengan masa jabatan anggota selama lima tahun. Pengesahan regulasi perampasan barang bukti kejahatan keuangan menandai era baru dalam tata kelola hukum pidana di tanah air. Keputusan strategis ini menuntut kesiapan kelembagaan yang kuat guna mengeksekusi mandat pemulihan keuangan negara secara efektif.
Tantangan pengelolaan barang sitaan yang selama ini tersebar di berbagai instansi mendorong hadirnya pengawasan terpadu. Pemerintah memperkuat infrastruktur kelembagaan demi menjamin transparansi serta akuntabilitas barang rampasan hasil tindak pidana.
Langkah penguatan tersebut diwujudkan melalui pembentukan unit kerja khusus yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan negara. Struktur baru ini dirancang untuk mengawal seluruh rangkaian eksekusi aset sitaan negara dari tingkat penyidikan hingga pemanfaatan akhir.
Pembentukan Badan Khusus Pengawasan Pengelolaan Aset
Undang-Undang Perampasan Aset yang telah disahkan DPR menetapkan kewajiban bagi Presiden untuk membentuk badan baru pengawas dan pengelola aset. Kehadiran lembaga ini ditujukan untuk mengawasi seluruh kegiatan perampasan sekaligus mengelola aset hasil barang rampasan kejahatan secara terpadu.
Ketentuan pembentukan kelembagaan tersebut tercantum secara eksplisit dalam Pasal 61 draf aturan hukum tersebut. Regulasi menetapkan jumlah keanggotaan serta batasan masa jabatan bagi pengurus lembaga pengawas tersebut.
Dalam Pasal 61 disebutkan:
“(1) Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh Presiden.”
“(2) Anggota badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang.”
“(3) Anggota badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.”
Kewenangan Penjualan Serta Pemeliharaan Barang Rampasan
Selain fungsi pengawasan umum, regulasi ini mengatur secara mendalam mengenai fungsi operasional pengelolaan barang sitaan negara. Lembaga baru tersebut diberikan wewenang eksekutif yang luas untuk mengoptimalkan nilai ekonomis kekayaan negara yang disita.
Rincian tugas operasional pengelolaan barang rampasan tersebut tertuang dalam Pasal 54 regulasi perampasan aset. Pasal ini memberikan mandat hukum bagi badan baru dalam mengeksekusi barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Dalam pasal itu dijelaskan bahwa badan baru ini memiliki kewenangan untuk menyimpan, memelihara, menilai, memanfaatkan, hingga menjual hasil rampasan. Wewenang ini diharapkan mampu mencegah penyusutan nilai aset selama proses hukum berlangsung.
Tugas Pengawasan Serta Penegakan Kode Etik
Fungsi pengawasan kelembagaan diatur secara mendalam dalam Pasal 62 guna menjaga integritas aparat penegak hukum di lapangan. Badan ini dibekali wewenang menyusun kode etik sekaligus menegakkannya apabila ada penyidik atau jaksa pengacara negara yang melanggar.
Akuntabilitas kinerja lembaga disampaikan secara berkala kepada lembaga tinggi negara sebagai bentuk transparansi publik. Mekanisme pelaporan berkala ini menjamin seluruh proses perampasan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Sebagaimana tertuang dalam Pasal 62 ayat 3:
“Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan tugas pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,”