Informasi profil Brigjen Hendra Kurniawan menjadi perbincangan publik setelah dirinya resmi ditunjuk sebagai Kepala Kepolisian Daerah Banten baru pada Jumat, 2 Oktober 2026. Penunjukan ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 untuk menggantikan Irjen Pol. Hengki.
Irjen Pol. Hengki yang menjabat sejak 5 Agustus 2025 kini dipercaya mengemban amanat baru sebagai Kapolda Jawa Barat. Rotasi kepemimpinan ini mempertegas dinamika penyegaran organisasi kepolisian di wilayah hukum Banten.
Perwira tinggi bintang satu ini memiliki rekam jejak panjang di bidang pengawasan internal, kepemimpinan wilayah, hingga lembaga pendidikan. Pengalaman luas tersebut menjadi modal utama dalam memimpin Polda Banten ke depan.
Rekam Jejak Pendidikan Kepolisian
Perwira tinggi ini menuntaskan pendidikan kepolisian di Akademi Kepolisian serta menorehkan kualifikasi akademik yang kuat. Latar belakang pendidikan formal tersebut mendukung kapasitas kepemimpinannya di tubuh institusi.
Pendidikan akademis dan jenjang gelar yang diraih meliputi:
- Lulus Akademi Kepolisian tahun 1996.
- Gelar Sarjana Ilmu Kepolisian.
- Gelar Magister Manajemen.
- Gelar Magister Hukum.
Jika pejabat terdahulu merupakan lulusan Akpol 1995, almamater perwira baru ini berasal dari kelulusan tahun berikutnya. Kualifikasi jenjang pendidikan tinggi tersebut memperkuat kompetensi manajerial dalam mengelola jajaran kepolisian daerah.
Riwayat Jabatan Perwira Tinggi
Perjalanan penugasan kepolisian perwira ini mencakup posisi penting di satuan wilayah maupun markas besar. Pengalaman kepemimpinan tersebut melintasi berbagai daerah serta institusi pendidikan kepolisian.
Pengabdian kedinasan yang pernah diemban di tubuh kepolisian mencakup:
- Perwira Menengah Polda Jawa Barat.
- Perwira Menengah Polda Kalimantan Timur.
- Kapolresta Bandung Polda Jawa Barat periode 2019 hingga 2021.
- Inspektur Pengawasan Daerah Polda Banten periode 2021 hingga 2025.
- Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat II Sespim Lemdiklat Polri periode 2025 hingga 2026.
- Kepala Kepolisian Daerah Banten terhitung sejak 2 Oktober 2026.
Urutan penugasan tersebut menunjukkan konsistensi pembinaan karier yang matang di tingkat daerah maupun pusat. Setiap jenjang kepemimpinan memberikan pengalaman berharga dalam tata kelola keamanan masyarakat.
Raihan Prestasi Pelayanan Publik
Kepemimpinan perwira ini di Polresta Bandung berhasil membuahkan Penghargaan Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik dari Kemenpan-RB pada tahun 2021. Capaian predikat A tersebut diraih atas tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap transparansi pelayanan.
Sektor pelayanan publik yang mendapat apresiasi tinggi terutama berfokus pada dua unit kerja utama di kepolisian resort tersebut. Unit penerbitan SIM pada Satuan Lalu Lintas serta pembuatan SKCK pada Satuan Intelijen Keamanan menjadi percontohan transparansi.
Inovasi pelayanan publik tersebut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme aparat di lapangan. Standar akuntabilitas tinggi yang dibangun menjadi tolok ukur sukses kepemimpinannya di Bandung.
Penanganan Cepat Kasus Nagreg
Menjelang akhir masa jabatannya sebagai Kapolresta Bandung pada Desember 2021, ia memimpin langsung proses penyelidikan awal kasus kecelakaan tabrak lari sejoli di Nagreg. Respons cepat jajarannya membuat identitas pelaku berhasil terungkap secara terang benderang sebelum perkara dilimpahkan ke POM TNI.
Kasus kecelakaan lalu lintas tersebut sempat menjadi perhatian nasional karena kerumitan pengungkapan di awal kejadian. Tindakan tegas kepolisian resort berhasil membuka tabir fakta hukum dalam waktu singkat.
Keberhasilan penanganan perkara ini menunjukkan kepemimpinan lapangan yang responsif terhadap isu-isu krusial publik. Penyelidikan yang profesional memastikan keadilan hukum berjalan sesuai prosedur.
Pengawasan Ketat Internal Wilayah
Saat dipercaya menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Daerah Polda Banten, ia mengawal fungsi kontrol internal secara ketat. Upaya pengawasan tersebut bertujuan meningkatkan disiplin personel serta menekan potensi pelanggaran anggota.
Pengawasan internal dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan logistik dan keuangan kepolisian. Rangkaian Rapat Kerja Teknis logistik terpadu digelar untuk memperkuat transparansi penggunaan anggaran.
Pendekatan pengawasan terintegrasi tersebut terbukti efektif dalam meminimalkan celah pelanggaran di lingkungan polda. Pengalaman pengawasan internal ini menjadi fondasi kokoh untuk memimpin Polda Banten secara penuh.