Pemerintah tengah mematangkan skema baru terkait penyaluran gaji PNS lewat Kopdes Merah Putih yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2026. Usulan resmi mengenai mekanisme pembayaran ini telah disampaikan langsung kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti.
Kebijakan penyaluran gaji PNS lewat Kopdes Merah Putih dirancang sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat peran koperasi di sektor keuangan lokal. Namun, kepastian mengenai tanggal pembayaran perdana dan daftar koperasi penunjuk masih berada dalam tahap pembahasan intensif.
Di tengah optimisme kementerian, muncul analisis kritis terkait dampak pengalihan likuiditas dari Bank Pembangunan Daerah menuju koperasi desa. Pengawasan ketat pada kesiapan sistem perbankan koperasi dinilai menjadi faktor penentu agar hak aparatur sipil negara tetap tersalurkan tanpa hambatan.
Target Pelaksanaan Penyaluran Gaji
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa skema pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) ini akan segera direalisasikan pada tahun 2026. Kemenkop terus mematangkan mekanisme teknis di lapangan agar penyaluran anggaran dapat berjalan efektif.
Saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat pada Kamis, 15 Oktober 2026, Menkop mengonfirmasi pengajuan usulan tersebut. Ia menyebutkan bahwa alokasi anggaran siap ditindaklanjuti oleh kementerian teknis terkait.
Menkop Ferry Juliantono menyampaikan kepastian kesiapan penyaluran dana tersebut. “Mekanismenya mungkin udah dianggarin nanti pembayarannya, melalui, sudah diajukan ke Kementerian Keuangan, sudah akan siap dibayarkan,” kata Ferry.
Ketika ditegaskan kembali mengenai waktu pelaksanaan pembayaran, Ferry memberikan jawaban singkat dan pasti. “Sekarang,” tegas Ferry.
Ia juga menambahkan rincian koordinasi dengan Kementerian Keuangan saat ditemui pada Rabu, 14 Oktober 2026. “Mulai sekarang kok, mulai diajukan ke Kementerian Keuangan dan akan siap dibayarkan,” sambung dia.
Potensi Dampak Likuiditas BPD
Pengalihan skema pembayaran gaji aparatur negara ini memicu perhatian dari pengamat ekonomi dan kebijakan publik nasional. Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal dan Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar S, memberikan catatan kritis terkait likuiditas perbankan daerah.
Dalam diskusi dua tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta Selatan pada Rabu, 14 Oktober 2026, Akbar menyebut BPD berpotensi kehilangan porsi pendanaan utama. Selama ini, dana pembayaran gaji ASN daerah terpusat pada perbankan daerah dalam skala besar.
Akhmad Akbar S menerangkan besarnya ketergantungan likuiditas BPD dari dana gaji pegawai. “BPD itu salah satu sumber dana dia adalah dari gaji PNS daerah. Jadi, ketika gaji tadi dipindahkan ke KDMP, bagi BPD efeknya lumayan besar,” kata Akbar.
Pengalihan dana yang terpecah ke ribuan unit koperasi desa dinilai akan mengurangi konsentrasi dana perbankan daerah. BPD yang biasa mengelola akumulasi dana se-provinsi, kabupaten, dan kota harus menghadapi fragmentasi arus kas secara signifikan.
Evaluasi Kelayakan Operasional Koperasi
Pengentalan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam mengelola dana gaji belum tentu memberikan jaminan keuntungan finansial bagi lembaga tersebut. Pendapatan dari sekadar jasa pelayanan transfer dinilai belum sebanding dengan biaya operasional harian koperasi.
Akbar menjelaskan bahwa pembagian dana ke banyak unit koperasi desa akan membuat porsi yang diterima masing-masing lembaga menjadi sangat kecil. Pembagian instrumen ke KDMP yang jumlahnya banyak justru menyulitkan pencapaian batas ekonomis layanan.
Akhmad Akbar S menilai fee pelayanan transfer tidak serta-merta menopang keberlangsungan lembaga. “Kalau ditanya apakah itu akan menyelamatkan KDMP? Enggak cukup. Hanya jasa melayani tadi itu, itu tidak akan cukup untuk membuat hidup. Terlalu kecil,” ujarnya.
Atas dasar kalkulasi tersebut, kelayakan bisnis koperasi dalam memproses transaksi finansial skala besar memerlukan peninjauan ulang yang lebih menyeluruh. Tanpa diversifikasi usaha yang kuat, insentif dari penyaluran gaji belum mampu menjadi penopang utama perekonomian koperasi.
Mitigasi Risiko Keterlambatan Pembayaran
Faktor kesiapan teknologi dan keandalan sistem transaksi koperasi menjadi sorotan utama dalam menjamin ketepatan waktu penerimaan gaji pegawai. Apabila sistem keuangan koperasi belum teruji sepenuhnya, risiko keterlambatan pencairan dana dapat merugikan para PNS.
Akbar mengingatkan dampak langsung yang harus ditanggung oleh aparatur sipil negara jika terjadi gangguan teknis pada jaringan koperasi. Keterlambatan penerimaan gaji berpotensi mengganggu stabilitas finansial harian para pegawai di daerah.
Akhmad Akbar S menegaskan risiko teknis yang mengintai jika keandalan sistem belum optimal. “Kalau sistem-nya enggak jalan, berarti berarti ada risiko bagi PNS yang enggak terima hak dia dengan kelancaran,” katanya.
Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk melakukan kajian secara matang dan komprehensif sebelum mengeksekusi kebijakan ini secara luas. Keterlibatan Kemenpan-RB, Kementerian Keuangan, serta pemerintah daerah menjadi syarat mutlak demi mengamankan hak para pegawai.