Janalokajournal.id – Pemerintah secara resmi mengonfirmasi kesiapan pendanaan untuk mengeksekusi program jaminan belajar tanpa biaya bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kepastian skema pembiayaan program pendidikan gratis ala Prabowo menjadi sorotan publik yang ingin mengetahui sumber dana operasional fasilitas tersebut. Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan program ini tidak akan menambah alokasi khusus baru di luar postur anggaran nasional yang telah ditetapkan.
Kementerian Keuangan menegaskan bahwa seluruh kebutuhan operasional sekolah tanpa biaya ini akan diserap langsung dari pos anggaran yang telah tersedia dalam RAPBN. Dengan mengoptimalkan alokasi yang sudah ada, pemerintah berfokus melakukan penataan ulang struktur penggunaan dana agar program prioritas dari jenjang anak usia dini hingga perguruan tinggi dapat berjalan secara berkesinambungan.
Sumber Pendanaan Utama
Pemerintah akan menggunakan anggaran pendidikan yang telah tersedia dalam RAPBN 2027 untuk membiayai program sekolah negeri gratis. Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, memastikan pemerintah tidak menambah anggaran khusus untuk menjalankan program tersebut.
“Kalau APBN selalu 20 persen untuk pendidikan. Jadi pertanyaannya anggaran pendidikan itu Rp800 triliun lebih, bagaimana mendesainnya,” kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, seperti dikutip Antaranews.
Anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 mencapai Rp820,9 triliun, setara 20% dari anggaran negara. Pemerintah kini mengkaji kembali struktur dan pemanfaatan anggaran tersebut agar dapat mendukung berbagai program pendidikan, termasuk sekolah negeri gratis. Total anggaran pendidikan yang masuk dalam pembahasan pemerintah berada di kisaran Rp820 triliun hingga Rp824 triliun.
Rencana Redesain Alokasi Anggaran
Suahasil menjelaskan anggaran pendidikan saat ini tersebar di pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga. Karena itu, pemerintah tengah membahas penataan kembali penggunaan anggaran agar alokasinya lebih optimal. Menurut Suahasil, penataan tersebut diarahkan untuk memperkuat kualitas pendidikan yang telah berjalan sekaligus mendukung program baru.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan sumber anggaran yang bisa digunakan untuk pendidikan gratis berasal dari 20 persen APBN yang dialokasikan untuk pendidikan.
“Kalau APBN kan selalu 20 persen untuk pendidikan. Jadi pertanyaannya selalu… 20 persen anggaran pendidikan tuh, kayak tahun depan Rp 800 triliun lebih. Bagaimana mendesainnya? Berapa di pusat, berapa di daerah, berapa di K/L (Kementerian/Lembaga) ini, berapa di K/L itu,” kata Suahasil Nazara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Presiden Prabowo Subianto memberi perintah untuk melakukan perancangan ulang alias redesain anggaran 20 persen dari APBN untuk pendidikan itu.
“Ini diberi arahan, lakukan redesain. Tujuannya memperkuat kualitas pendidikan,” ujar Suahasil.
Ia kembali menegaskan bahwa pembiayaan sekolah negeri gratis pada 2027 akan berasal dari anggaran pendidikan yang sudah dialokasikan.
“Kita bicara termasuk 2027, anggaran ada sekian bagaimana desainnya paling bak,” ujarnya.
Cakupan Jenjang Bebas Biaya
Pemerintah merancang perluasan jangkauan program bebas biaya ini agar menyasar seluruh tingkatan pendidikan formal di instansi milik negara. Kebijakan ini mewajibkan seluruh lembaga pendidikan negeri untuk membebaskan biaya operasional peserta didik.
Pendidikan yang direncanakan akan digratiskan pemerintah adalah pendidikan dari institusi negeri mulai dari tingkatan TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Suahasil menyampaikan, pemerintah tetap masih mencari desain paling pas untuk pelaksanaan pendidikan negeri gratis ini.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan agar sekolah negeri gratis dimulai dari tingkatan taman kanak-kanak (TK), bukan hanya SD, SMP, SMA saja.
“Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan terhadap komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah. Ini juga dimulai dari taman kanak-kanak. Sehingga, itu yang perlu kami tekankan,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Perhitungan Anggaran PTN
Di sektor pendidikan tinggi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran untuk memberikan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri.
“Ini yang kami sedang lakukan hitung-hitungan, makanya hari ini ada rapat untuk membicarakan skema-skema, tahapan-tahapan dan lain-lainnya,” kata Brian.
Pembahasan anggaran tersebut mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajaran menteri menyusun rencana serta kebutuhan pendanaan untuk memperluas pendidikan gratis mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi negeri. Penyesuaian skema di tingkat perguruan tinggi memerlukan kehati-hatian agar operasional kampus tetap berjalan dengan standar mutu yang tinggi.
Skema Pengalokasian Dana BOS untuk Gaji
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan, mulai tahun ini, anak-anak yang belajar di TK dan SD akan mendapatkan dana BOS. Selanjutnya, dana PIP akan diberikan kepada murid dari keluarga yang tidak mampu.
“Dana BOS peruntukannya bisa untuk biaya operasional, gaji guru non-ASN, perbaikan ringan, serta untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler,” jelasnya.
Kemudian, terkait gaji di sekolah negeri, Mu’ti membeberkan, guru PNS akan digaji oleh pemerintah pusat, sedangkan guru PPPK juga akan digaji pusat pada waktunya.
“Sementara itu, guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dapat dibayar dari dana BOS. Persentasenya, 20 persen dari dana BOS bisa digunakan untuk operasional dan gaji guru non-ASN di sekolah negeri,” kata Mu’ti.
“Kemudian, yang menjadi komitmen beliau dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan adalah peningkatan kualitas guru melalui berbagai pelatihan, yang nanti juga biayanya akan dapat kita usahakan dan dipenuhi dari dana APBN,” imbuhnya.
Anggaran Pendidikan dan Program MBG
Masyarakat turut mempertanyakan pembagian porsi alokasi dana pendidikan dengan program sosial lainnya yang menyasar anak sekolah. Penjelasan mengenai penyaluran dana sosial ini terus dimatangkan oleh kementerian terkait.
Sementara itu, terkait anggaran pendidikan dari APBN juga dipakai untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Suahasil tidak menjawab tegas apakah porsi penggunaannya akan dikurangi atau tidak.
“MBG kan buat anak sekolah. MBG diberikan kepada anak sekolah,” imbuh Suahasil.