Pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap penerima bantuan sosial yang terindikasi terlibat aktivitas taruhan digital. Sebanyak 31.649 penerima Program Keluarga Harapan di Daerah Istimewa Yogyakarta kini mengalami penangguhan hak pencairan dana.
Jumlah tersebut mencakup sekitar 17 persen dari total keseluruhan 178.402 penerima manfaat di wilayah tersebut. Kebijakan penangguhan ini diambil usai ditemukannya temuan transaksi keuangan mencurigakan dari lembaga berwenang.
Keputusan ini memicu perhatian publik luas mengenai tata kelola penyaluran bantuan pemerintah. Para penerima yang terdampak disarankan untuk memahami prosedur penyampaian keberatan yang telah disediakan.
Indikasi Transaksi Judi Online
Penangguhan pencairan bantuan dilakukan berdasarkan penelusuran data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Data transaksi tersebut kemudian disetorkan secara resmi kepada Kementerian Sosial untuk ditindaklanjuti.
Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini tengah berkoordinasi guna memperoleh rincian identitas penerima. Pengajuan data rinci secara rinci per individu sangat diperlukan untuk verifikasi lapangan.
Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, Suyarno mengatakan data tersebut didapat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang disetorkan ke Kementerian Sosial (Kemensos).
“Kami sedang meminta by name by adress karena baru menerima agregatnya,” ujarnya, Rabu (2/9/2026).
Pemilahan Kelompok Penerima Bantuan
Pemerintah daerah hingga saat ini masih melakukan proses penyaringan terhadap data agregat yang diterima. Kategori khusus seperti warga usia lanjut belum dapat terpisahkan secara menyeluruh dari daftar.
Penataan data penerima bantuan sosial memerlukan ketelitian agar tidak salah sasaran dalam penerapan sanksi. Dinas terkait berupaya mempercepat proses identifikasi kelompok rentan di masyarakat.
Terkait maraknya informasi adanya rekening lansia yang terindikasi judol di beberapa daerah, dirinya menjelaskan bahwa pihaknya belum dapat memilah data yang saat ini didapat.
“Kami belum bisa memilih yang lansia berapa, kami belum bisa memilah,” ujar dia.
Prosedur Pengajuan Sanggahan Resmi
Penerima manfaat yang merasa tidak pernah terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut diberi kesempatan membela diri. Mekanisme keberatan telah disiapkan agar warga terkeliru dapat memulihkan haknya.
Pengajuan sanggahan wajib dilengkapi dengan dokumen verifikasi pendukung yang sah dari instansi setempat. Berkas bukti tersebut nantinya diserahkan secara langsung kepada Kementerian Sosial.
Ia memastikan jika ditemukan lansia yang terindikasi bermain judi online, namun dalam kenyataannya tidak, yang bersangkutan dapat menyanggahnya.
“Mekanisme sanggah, ada itu ke kemensos disertai bukti-bukti misal surat keterangan dari kelurahan, dan juga bukti-bukti, yang mendukung terkait bahwa yang bersangkutan tidak melakukan judi online,” jelas dia.
Berikut persyaratan yang harus disiapkan saat mengajukan sanggahan:
- Surat keterangan resmi dari kelurahan setempat.
- Dokumen pendukung lain yang membuktikan tidak terlibat judi online.
Bantuan Pendampingan Bagi Lansia
Proses administrasi sanggahan dapat memanfaatkan fasilitas pendamping lapangan yang bertugas di setiap wilayah. Warga senior yang mengalami kendala teknis dipastikan mendapat pelayanan pengurusan dokumen.
Pendamping sosial siap memfasilitasi seluruh alur konfirmasi hingga proses sanggahan selesai diproses. Kehadiran petugas membantu menjaga akuntabilitas penyaluran bantuan di tingkat bawah.
Ia juga menyampaikan apabila lansia kesulitan mengajukannya, sanggahan dapat dapat disampaikan melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
“Tetapi kalau memang ada yang bersangkutan atau saudara konfirmasi ke pendamping pasti akan dibantu tidak harus sendiri pasti dibantu yang selama ini sudah jalan,” jelas dia.