Manuver Kapolri Suyudi Rombak Jajaran Polri Era Listyo Sigit Prabowo Secara Besar

Manuver Kapolri Suyudi rombak jajaran Polri Era Listyo Sigit menyasar 88 perwira. Simak alasan mutasi kilat serta daftar kapolda baru.

Langkah kilat diambil oleh pemimpin baru Korps Bhayangkara usai resmi dilantik. Manuver Kapolri Suyudi rombak jajaran Polri Era Listyo Sigit langsung berdampak pada puluhan perwira tinggi dan perwira menengah di lingkungan kepolisian.

Dilantik pada 1 Oktober 2026, Jenderal Suyudi Ario Seto merilis Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Sebanyak 88 perwira dimutasi, kemudian 27 perwira tinggi dilantik pada 3 Oktober 2026 malam.

Masyarakat menantikan dampak dari pergeseran struktur kepemimpinan di jajaran kepolisian ini. Keputusan rotasi kilat yang diambil usai pelantikan ini memicu pertanyaan publik mengenai alasan utama perubahan struktur tersebut.

Alasan Perombakan Jajaran Kepolisian

Divisi Humas Polri menyampaikan penjelasan resmi mengenai latar belakang rotasi jabatan dalam jumlah besar tersebut. Pergeseran posisi ini dirancang untuk meningkatkan responsivitas institusi terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan pergantian pejabat diharapkan dapat mempercepat respons institusi.

“Artinya kecepatan sesuai dengan ekspektasi masyarakat terhadap dinamika yang dibutuhkan masyarakat terhadap Polri, ini juga salah satunya untuk menjawab tantangan masyarakat,” kata Trunoyudo di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (3/10/2026) malam.

Kehadiran polisi di tengah warga menjadi fokus utama dalam arahan pimpinan baru.

“Di mana Bapak Kapolri menekankan bagaimana kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat, Polri bersama masyarakat, maka kesempatan ini juga akan membuat dinamika juga semakin cepat sesuai dengan ekspektasi masyarakat,” kata dia.

Daftar Kapolda Hasil Mutasi

Perombakan kepemimpinan daerah mencakup penunjukan 19 kapolda baru di wilayah Indonesia. Pergeseran kepemimpinan ini mengisi berbagai polda strategis di tingkat provinsi.

Berikut daftar kapolda yang mendapat penugasan baru dalam keputusan mutasi:

  • Kapolda Metro Jaya: Irjen Pol Dadang Hartanto
  • Kapolda Maluku: Irjen Pol Suwondo Nainggoan
  • Kapolda Kepulauan Riau: Irjen Pol Suhendri
  • Kapolda Riau: Irjen Pol Arman Achdiat
  • Kapolda Nusa Tenggara Timur: Irjen Pol Reza Arief Dewanto
  • Kapolda Jawa Barat: Irjen Pol Hengki
  • Kapolda Banten: Brigjen Pol Hendra Kurniawan
  • Kapolda Jawa Tengah: Brigjen Pol Roy Hardi Siahaan
  • Kapolda Jawa Timur: Irjen Pol Dekananto Eko Purwono
  • Kapolda Bali: Brigjen Pol Pasma Royce
  • Kapolda Sumatera Barat: Irjen Pol Jawari
  • Kapolda Sulawesi Selatan: Irjen Pol M. Awal Chairuddin
  • Kapolda Jambi: Irjen Pol Widodo
  • Kapolda Gorontalo: Irjen Pol Nurworo Danang
  • Kapolda Sumatera Utara: Brigjen Pol Sonny Irawan
  • Kapolda Sumatera Selatan: Brigjen Pol Rony Samtana
  • Kapolda Sulawesi Tengah: Irjen Pol Rizal Irawan
  • Kapolda Sulawesi Barat: Irjen Pol Totok Suharyanto
  • Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta: Irjen Pol Langgeng Purnomo

Rotasi Pejabat Utama Mabes

Struktur pimpinan di tingkat pusat turut mengalami perubahan signifikan. Sebanyak 14 pejabat utama di lingkungan Mabes Polri bergeser dari posisi sebelumnya.

Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Syahardiantono digantikan oleh Irjen Asep Safrudin. Inspektur Pengawas Umum yang sebelumnya dijabat Komjen Wahyu Widada kini diisi oleh Komjen Asep Edi Suheri.

Perubahan juga terjadi pada posisi Kepala Badan Intelijen dan Keamanan dari Komjen Yuda Gustawan ke Irjen Dedy Kusuma Bakti. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Komjen Panca Putra digantikan Irjen Rudi Darmoko.

Posisi Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan beralih dari Irjen Abdul Karim ke Irjen Mahmud Nazly Harahap. Sementara posisi Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan yang ditinggalkan Komjen Karyoto kini diisi oleh Irjen Herry Heryawan.

Catatan Dan Harapan DPR

Lembaga legislatif memberikan catatan khusus terkait rotasi jabatan yang berlangsung cepat ini. Pengawasan terhadap proses konsolidasi internal menjadi perhatian utama Komisi III DPR.

Anggota DPR Lola Nelria Oktavia mengingatkan agar perombakan ini membawa perubahan kualitas layanan. “Jangan sampai mutasi dipersepsikan hanya sebagai pergantian orang, tetapi harus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat,” kata Lola saat dihubungi, Sabtu (3/10/2026).

Penerapan prinsip profesionalisme dan rekam jejak menjadi penekanan dalam proses pergeseran posisi. “Tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan adanya peningkatan pelayanan, penegakan hukum yang adil, profesionalisme, dan rasa aman,” kata Lola.

Kemitraan antara lembaga penegak hukum dan masyarakat diharapkan dapat terjalin lebih erat. “Kami juga berharap program yang beliau sampaikan, khususnya terkait peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang berkeadilan, konsolidasi internal, serta upaya mendekatkan polisi dengan masyarakat, dapat benar-benar diwujudkan dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ucap Lola.