Penyaluran skema gaji PNS lewat Kopdes Merah Putih diusulkan DPR RI hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara di lingkup kementerian dan lembaga pusat. Langkah pembatasan ini disuarakan demi menjaga keberlangsungan serta stabilitas bisnis perbankan daerah.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai perlindungan terhadap bank daerah sangat penting karena posisinya sebagai Badan Usaha Milik Daerah. Jika penyaluran pendapatan seluruh pegawai pemerintah daerah dialihkan, hal tersebut berisiko mengganggu likuiditas bank daerah secara signifikan.
Langkah ini juga menjadi penegas atas kekhawatiran pelaku industri keuangan daerah terhadap potensi perpindahan simpanan aparatur. Oleh sebab itu, kebijakan gaji PNS lewat Kopdes dinilai perlu dikaji secara matang agar ekosistem ekonomi daerah tetap tangguh.
Perlindungan Khusus Bagi Bank Daerah
Komisi II DPR RI menegaskan pentingnya memproteksi posisi bank daerah sebagai BUMD utama penyedia layanan keuangan di daerah. Anggota dewan menilai penyaluran gaji pegawai pemda maupun P3K sebaiknya tetap diproses melalui bank daerah setempat.
Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan pandangannya mengenai perlunya pembagian peran yang teratur dalam skema gaji PNS lewat Kopdes ini. Perlindungan terhadap BUMD sektor perbankan dianggap sebagai prioritas mutlak dalam menjaga iklim perekonomian daerah.
“Bagi Komisi II DPR RI, bank daerah sebagai BUMD tentu harus diproteksi,” kata Rifqinizamy dalam keterangan tertulis di Jakarta pada 15 Oktober 2026.
Riset Likuiditas Dan Kredit Pegawai
Asosiasi Perbankan Daerah mengkhawatirkan penurunan dana murah hingga 70 persen jika perpindahan kas ke bank Himbara terjadi. Pergeseran simpanan skala besar ini berpotensi menempatkan daya tahan keuangan bank daerah dalam kondisi rentan.
Selain persoalan simpanan, skema kredit para aparatur pemda saat ini mayoritas terikat dengan bank daerah setempat. Pengalihan saluran gaji secara mendadak diperkirakan bakal menyulitkan proses pemotongan otomatis bagi kewajiban pinjaman nasabah.
Meskipun demikian, peluang kerja sama antara bank daerah dan Koperasi Merah Putih tetap terbuka lebar. Kolaborasi tersebut dipandang mampu menjaga ekosistem keuangan tanpa merugikan pendapatan lembaga keuangan lokal.
Pengajuan Skema Ke Kementerian Keuangan
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengonfirmasi bahwa usulan penyaluran gaji PNS lewat Kopdes telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Pemerintah saat ini sedang menyiapkan alokasi anggaran serta mekanisme teknis pelaksanaannya.
“Sudah diajukan ke Kementerian Keuangan,” kata Ferry seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta pada 14 Oktober 2026.
Pemerintah hingga kini belum membeberkan besaran anggaran rinci maupun tata cara penyaluran di lapangan. Kementerian terkait masih melakukan koordinasi guna mematangkan infrastruktur pendukung di seluruh daerah.
Koordinasi Bersama Para Kepala Daerah
DPR mendorong keterlibatan para gubernur dalam mengevaluasi kesiapan operasional Koperasi Desa Merah Putih. Penilaian menyeluruh sangat dibutuhkan untuk memastikan kelayakan koperasi sebelum diterapkan secara luas.
“Para gubernur idealnya juga diajak bicara, karena terkait dengan kesiapan Koperasi Desa Merah Putih kan juga harus dipastikan apakah di seluruh tempat sudah bisa operasional atau belum,” ucap Rifqinizamy.
Keterlibatan pimpinan daerah dianggap sebagai kunci penting dalam mencegah potensi gangguan penyaluran hak keuangan aparatur. Keputusan akhir mengenai wacana ini diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.