Presiden Prabowo Subianto resmi melantik M Maulana Bungaran sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Istana Negara Jakarta pada 16 Oktober 2026. Penunjukan ini membuat pembahasan mengenai profil Maulana Bungaran banyak dicari oleh publik usai dirinya menggantikan posisi Silmy Karim di Kabinet Merah Putih.
Pengangkatan pejabat baru tersebut ditetapkan secara sah melalui Keputusan Presiden Nomor 42M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara. Melalui landasan hukum ini, ia resmi mendampingi jajaran menteri dalam menyelenggarakan tata kelola keimigrasian serta pemasyarakatan nasional.
Sebelum resmi memangku jabatan sebagai pejabat kementerian, profil Maulana Bungaran dikenal luas sebagai praktisi hukum yang berpengalaman. Rekam jejak profesionalnya mencakup kiprah panjang dalam dunia advokasi, organisasi kemasyarakatan, hingga penanganan perkara hukum skala nasional.
Pelantikan Resmi Di Istana Negara
Pelantikan yang berlangsung di Istana Negara Jakarta menandai momentum penting dalam penyegaran struktur pimpinan di kementerian tersebut. Jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan kini diamanahkan kepada Maulana Bungaran guna memperkuat kinerja kelembagaan.
Keputusan Presiden Nomor 42M Tahun 2026 menjadi dasar legalitas penuh bagi penugasan baru ini untuk sisa masa jabatan periode 2024-2029. Pengangkatan ini diharapkan mampu mendorong akselerasi reformasi di bidang pelayanan imigrasi serta pemasyarakatan di seluruh Indonesia.
Latar Belakang Pendidikan Hukum Utama
Dalam ulasan profil Maulana Bungaran, riwayat akademisnya berakar kuat pada disiplin ilmu hukum dari berbagai perguruan tinggi terkemuka. Pria kelahiran Dumai yang berdomisili di Kota Depok ini menyelesaikan jenjang pendidikan menengah di SMUN 9 Lampung pada tahun 1997.
Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, ia menempuh jenjang sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan berhasil meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 2003. Keahlian di bidang hukum kemudian makin diperdalam melalui jenjang magister.
Ia melanjutkan studi magister hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia hingga berhasil meraih gelar Magister Hukum pada tahun 2018. Pendidikan formal yang kokoh ini menjadi landasan kuat dalam mengarungi karier panjang sebagai praktisi hukum profesional.
Rekam Jejak Karir Advokasi Hukum
Sepak terjangnya di dunia advokasi tercatat sangat aktif, terutama saat keterlibatannya dalam sengketa hukum tingkat tinggi. Sebagai bagian dari Tim Advokat Prabowo-Gibran, ia dipercaya menjadi salah satu kuasa hukum yang menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.
Keterlibatan dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 tersebut menunjukkan kapasitas serta kepercayaan tinggi yang diberikan kepadanya dalam mengawal perkara hukum strategis negara. Pengalaman penanganan perkara besar ini melengkapi rekam jejak profesionalnya di bidang hukum.
Kiprah Politik Dan Organisasi Advokat
Selain aktif berpraktik sebagai advokat, ulasan profil Maulana Bungaran juga mencakup kiprahnya yang menonjol di organisasi politik dan keadvokatan. Ia pernah mengemban amanah sebagai Ketua Bidang Advokasi sekaligus Sekretaris Majelis Kehormatan Partai Gerindra sepanjang kurun waktu 2020 hingga 2023.
Dalam ranah organisasi profesi hukum, kepemimpinannya teruji saat menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya pada periode 2022-2023. Peran ini memperluas jangkauan pengabdiannya dalam membela kepentingan hukum masyarakat.
Tak hanya itu, ia juga tercatat pernah memegang jabatan strategis sebagai Wakil Ketua di organisasi Advokat Cinta Tanah Air dalam kurun waktu 2016 hingga 2023. Pengalaman kepemimpinan organisasi ini menjadi modal berharga dalam menjalankan tugas barunya di kementerian.