Dokumen rahasia berupa Surat BAKOM RI beredar luas di publik dan mengungkap instruksi pengondisian narasi keberhasilan dua tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Surat berkop Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia nomor B-108/BKP/D-4/KS.01/10/2026 tertanggal 12 Oktober 2026 tersebut memerintahkan seluruh biro humas kementerian dan lembaga memublikasikan konten capaian secara serentak.
Kebocoran dokumen ini menjadi sorotan hangat setelah sebelumnya surat dengan skema serupa dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga beredar. Publikasi masif konten capaian diatur secara ketat agar diunggah tiap pukul 16.00 WIB selama kurun waktu 12 hingga 20 Oktober 2026 melalui kanal media sosial resmi masing-masing instansi.
Langkah penyeragaman narasi ini berimpitan langsung dengan momentum rilis evaluasi kritis dari berbagai lembaga riset independen. Beredarnya Surat BAKOM RI menimbulkan polemik mengenai transparansi komunikasi publik serta konsistensi evaluasi kinerja kabinet di mata masyarakat.
Detail Instruksi Dan Dokumen Lampiran
Surat penting bernomor B-108/BKP/D-4/KS.01/10/2026 tersebut diterbitkan secara resmi di Jakarta pada 12 Oktober 2026. Dokumen ini ditandatangani atas nama Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Ulta Levenia Nababan serta dilengkapi tembusan kepada Kepala dan Wakil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Setiap lembar dokumen mencantumkan keterangan pengesahan elektronik resmi dengan sertifikat BSrE BSSN. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh kepala biro humas kementerian dan lembaga yang tercantum dalam daftar 28 instansi penerima.
Daftar penerima mencakup biro humas dari tujuh kementerian koordinator serta direktorat di kementerian teknis utama. Instansi penerima meliputi Kementerian Komunikasi dan Digital, Setneg, Setkab, Wantimpres, Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan, Kemenkum, KemenHAM, Imipas, Perhubungan, PU, ATR/BPN, Transmigrasi, Perumahan, Perindustrian, hingga Kementerian Perdagangan.
Instruksi pembuka dalam surat mengapresiasi partisipasi para pejabat humas pada rapat koordinasi yang digelar di hari yang sama. Dokumen strategi komunikasi disampaikan sebagai acuan utama dalam menyelaraskan narasi publik secara terpadu.
“Bersama ini, kami sampaikan dokumen Strategi Komunikasi Agenda Setting 2 Tahun Pemerintah untuk ditindaklanjuti bersama sebagai acuan dalam menyelaraskan narasi dan menyukseskan amplifikasi capaian serta keberhasilan program prioritas pemerintah kepada masyarakat,” tulis surat tersebut, dikutip Kamis (15/10/2026).
Rantai Orkestrasi Hingga Unit Daerah
Badan Komunikasi Pemerintah mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga mengunggah konten capaian secara serentak tiap pukul 16.00 WIB sepanjang periode 12 sampai 20 Oktober 2026. Seluruh materi kampanye digital telah disiapkan oleh badan tersebut dan dapat diakses melalui tautan khusus.
Langkah koordinasi terpusat ini dirancang guna memastikan seluruh program prioritas dapat teramplifikasi secara luas dan konsisten di media sosial. Sinergi antar-humas instansi diharapkan meminimalkan kesenjangan informasi di tengah masyarakat.
“Kami berharap sinergi dan koordinasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat guna memastikan penyampaian informasi yang terpadu, konsisten, dan tepat sasaran, sehingga berbagai capaian dua tahun pemerintah dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat,” tulis surat itu.
Implementasi perintah tersebut dengan cepat ditindaklanjuti oleh unit kerja di tingkat bawah. Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kemen Imipas menerbitkan surat tindak lanjut nomor DIK-TI.07.01-5 tertanggal 13 Oktober 2026 yang merujuk pada Surat BAKOM RI.
Surat instruksi turunan tersebut memerintahkan seluruh Kantor Wilayah serta Unit Pelaksana Teknis imigrasi dan pemasyarakatan mengunggah konten mulai 13 hingga 20 Oktober 2026. Tagar wajib, kata kunci khusus, dan pesan kunci telah ditentukan agar dapat terdeteksi langsung oleh sistem pemantauan terpadu.
Rapor Kinerja Versi Lembaga Riset
Jadwal amplifikasi serentak yang ditetapkan dalam Surat BAKOM RI berimpitan langsung dengan jadwal rilis evaluasi dua tahun pemerintahan dari sejumlah lembaga independen. Hasil kajian kritis salah satunya disampaikan oleh Center of Economic and Law Studies bersama Kabinet Bayangan.
CELIOS merilis Rapor Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran secara daring pada Minggu malam (11/10/2026). Pengambilan data survei berlangsung sejak 15 September hingga 9 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.142 responden masyarakat umum dan 129 responden ahli.
Hasil pengolahan data menunjukkan angka evaluasi yang terbilang rendah dari para responden. Kinerja Kabinet Merah Putih secara umum hanya memperoleh nilai 4,7 dari skala 10 menurut pandangan masyarakat umum dan nilai 2,9 dari penilaian para ahli.
Secara perorangan, kinerja Presiden Prabowo mendapat skor 4,6 dari masyarakat umum serta 2,8 dari kelompok ahli. Sementara itu, nilai untuk Wakil Presiden Gibran tercatat sebesar 4,9 dari masyarakat umum dan 2,2 dari penilaian ahli.
“Penilaian kinerja 2 tahun kabinet Prabowo-Gibran. Penilaian kinerja kabinet; masyarakat umum sebesar 4,7 dari 10 dan berdasarkan Ahli 2,9 dari 10,” kata Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira.
“Untuk Gibran, ahli bilang 2,2 dari 10. Sementara untuk masyarakat umum menilai kinerja dari Wakil Presiden Gibran itu 4,9 dari 10,” tambahnya.
Temuan Tekanan Dan Persepsi Pemilih
Survei CELIOS juga mengungkap gambaran tekanan psikologis dan ekonomi yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Sebanyak 75 persen responden mengaku mengalami stres akibat kebijakan pemerintah, dengan 67 persen di antaranya menyebut perilaku Presiden sebagai sumber tekanan.
Sektor ekonomi rumah tangga menjadi area yang paling banyak dikeluhkan oleh publik. Sebanyak 82 persen responden menilai beban pajak dan pungutan terlalu berat, 62 persen menganggap pemerintah gagal memperluas lapangan kerja, serta 53 persen merasa kondisi ekonomi keluarga memburuk dibanding tahun sebelumnya.
Dampak dari persepsi negatif ini turut memengaruhi elektabilitas jangka panjang sang kepala negara. Sebanyak 55 persen pemilih Prabowo menyatakan tidak akan memilihnya kembali pada Pilpres 2029 mendatang, berbanding 27 persen yang menyatakan tetap mendukung.
“Jadi jika ada pilpres mendatang, 55 persen itu bilang bahwa tidak akan memilih kembali Prabowo, dan 27 persen yang menjawab akan memilih kembali. Sisanya 19 persen tidak tahu,” ujar Bhima.
Dinamika ini mencerminkan tingginya ekspektasi publik terhadap perbaikan kondisi ekonomi nasional. Dorongan evaluasi menyeluruh makin menguat dari berbagai elemen masyarakat.
Rekomendasi Kritis Dan Sektor Lingkungan
Evaluasi sektor lingkungan dan tata kelola pemerintahan juga menghasilkan catatan kritis dari kalangan akademisi dan pakar. Sebanyak 96 persen ahli menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak berjalan efektif, serta 92 persen ahli merasa khawatir dengan arah kebijakan nasional.
Isu keterlibatan militer dalam urusan sipil juga disoroti oleh 80 persen ahli, sedangkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum berada di angka 4,7 dari skala 10. Atas dasar temuan tersebut, CELIOS merumuskan enam langkah rekomendasi strategis:
- Menghentikan pemotongan alokasi dana desa yang ditujukan bagi program Koperasi Desa Merah Putih.
- Membentuk susunan kabinet kerja yang berbasis pada keahlian profesional dan kualifikasi meritokrasi.
- Menerapkan pajak kekayaan sebesar 1 hingga 2 persen bagi aset di atas Rp84 miliar yang berpotensi menambah kas negara Rp142,2 triliun per tahun.
- Menahan laju penambahan utang negara mengingat pembayaran bunga utang telah menyerap 24 persen penerimaan pajak.
- Mengubah indikator utama keberhasilan ekonomi agar berfokus pada tingkat kesejahteraan masyarakat serta daya dukung lingkungan.
- Memperluas ketersediaan lapangan kerja layak dan memulihkan meritokrasi di lingkungan birokrasi, BUMN, serta Danantara.
Di samping rekomendasi tersebut, CELIOS mendesak pemerintah mengevaluasi total Program Makan Bergizi Gratis. Sebanyak 50 persen ahli merekomendasikan penghentian total program tersebut, sementara 37 persen mengusulkan penghentian sementara karena pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih dianggap kurang matang oleh 91 persen ahli.
Tanggapan Dan Perbandingan Hasil Survei
Temuan survei kritis dari CELIOS mendapat bantahan tegas dari kalangan partai pendukung pemerintah. Politisi Partai Gerindra Sugiat Santoso menilai temuan tersebut sebagai tuduhan tanpa bukti yang memadai.
Sugiat menganggap klaim mayoritas masyarakat mengalami stres merupakan bentuk dramatisasi terhadap kondisi perekonomian nasional yang dinilainya justru terus membaik. Ia juga mempertanyakan metodologi penelitian yang digunakan serta menolak usulan pajak kekayaan ekstrem karena berisiko memicu pelarian modal.
Di sisi lain, temuan riset dari lembaga riset independen lain menunjukkan gambaran kepuasan publik yang cukup beragam. Arawicaksa Institute merilis hasil survei pada 13 Oktober 2026 yang mencatat tingkat kepuasan publik berada di angka 50,1 persen, sedangkan tingkat ketidakpuasan sebesar 44,8 persen.
“Setahun pertama pemerintahan di mana publik memberikan apresiasi tinggi kepada program MBG. Terbongkarnya kasus korupsi hingga bongkar pasang pimpinan BGN dalam waktu singkat membuat dukungan publik menyusut,” kata peneliti senior Arawicaksa Rudi Hartono, Selasa (13/10/2026).
Sementara itu, survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia pada September 2026 mencatat angka kepuasan mencapai 80,7 persen terhadap Presiden Prabowo, dan Piramida Research pada 14 Oktober 2026 mencatat kepuasan 60,4 persen. Variasi angka kepuasan tersebut menunjukkan keberagaman sudut pandang masyarakat dalam menilai dua tahun perjalanan pemerintah.