Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan penyalahgunaan dana anggaran kecamatan di wilayah Kabupaten Klaten oleh Bupati nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo untuk membiayai perayaan hari jadi. Penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah daerah kembali menyita perhatian publik setelah penyidik menemukan indikasi penyimpangan tata kelola keuangan. Penelusuran intensif terus dilakukan untuk membongkar alur penggunaan anggaran publik.
Pengusutan tersebut berfokus pada mekanisme pengadaan jasa penyelenggara acara yang disinyalir menyalahi prosedur hukum yang berlaku. Langkah tegas penegak hukum menjadi momentum penting dalam menjaga integritas tata kelola pemerintahan daerah.
Proses pendalaman materi perkara kini memasuki tahapan krusial seiring pemeriksaan sejumlah saksi kunci. Praktik pengumpulan dana dari tingkat wilayah terbawah menjadi salah satu fokus utama penyelidikan tim penyidik.
Penyelidikan Dugaan Penyimpangan Anggaran Kecamatan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penggunaan dana atau anggaran kecamatan di wilayah Klaten oleh Bupati Klaten nonaktif, Hamenang Wajar Ismoyo (HWI). Penunjukan EO tersebut juga diduga tidak dilakukan melalui mekanisme lelang.
“Dalam perayaan tersebut, diduga proses pengadaan event organizer-nya atau penyelenggara kegiatan ini juga diduga ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan,” terang Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Biaya penggunaan EO ini masih terus didalami oleh tim penyidik KPK. Penelusuran mencakup mekanisme serta plotting anggaran yang berasal dari pihak-pihak di tingkat kecamatan.
“Ini secara teknis dan proseduralnya itu seperti apa, semuanya didalami dalam rangkaian kegiatan pemeriksaan pada pekan ini,” jelas Budi.
Potensi Aliran Dana Setiap Kecamatan
Budi menjelaskan anggaran kecamatan yang dipakai sekitar Rp 50 juta per camat. Namun, jumlah pastinya masih akan diselidiki lebih lanjut oleh penyidik.
“Masing-masing kecamatan di antaranya ada yang berkisar di angka 50 juta,” ungkap Budi.
Penyidik juga mendalami skema penarikan dana tersebut, apakah ada instruksi langsung atau melalui pihak ketiga.
“Untuk teknisnya, tentu nanti akan diperdalam lagi apakah langsung dari Bupati kepada setiap camat atau kemudian nanti ada pihak-pihak lain yang bertindak sebagai perantara,” pungkasnya.
Penelusuran Praktik Korupsi Periode Sebelumnya
Sebelumnya, KPK menyampaikan tengah mengusut dugaan korupsi di Pemkab Klaten yang juga terjadi sebelum era Bupati Klaten nonaktif, Hamenang Wajar Ismoyo. Pendalaman ini dilakukan KPK saat memeriksa Plt Bupati Klaten, Mahanni Yulindha Pratiwi.
“Ini kaitannya dengan dugaan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini,” ungkap Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/11).
Tim penyidik KPK terus melacak apakah praktik serupa sudah mengakar pada periode pemerintahan terdahulu.
“Termasuk penyidik juga masih akan terus menelusuri apakah dugaan praktik penerimaan yang dilakukan oleh Bupati ini juga diduga terjadi di era-era sebelumnya atau seperti apa, semuanya masih akan terus dilakukan penelusuran oleh penyidik sehingga kita tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini,” imbuh dia.
Penetapan Tiga Tersangka Perkara Suap
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka kasus suap perubahan hasil audit BPK. KPK mengungkapkan Hamenang meminta BPK menghapus temuan dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) terkait kelebihan pembayaran honorarium.
Total ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini:
- Hamenang Wajar Ismoyo (HWI) selaku Bupati Klaten periode 2025-2030;
- Ahmad Luthfi H Rahmatullah (ALU) selaku Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Jawa Tengah (Jateng);
- Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW) selaku pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative.
Penanganan perkara ini menjadi perhatian serius dalam perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Proses hukum yang transparan diharapkan memberikan efek jera serta mencegah penyalahgunaan wewenang di masa mendatang.