Janalokajournal.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas bersama jajaran menteri kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 23 September 2026. Pertemuan intensif ini digelar guna mematangkan skema serta menghitung kebutuhan anggaran program pendidikan gratis di seluruh jenjang sekolah negeri.
Rencana besar ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses layanan belajar yang setara bagi seluruh anak bangsa. Langkah strategis ini diharapkan mampu menghilangkan hambatan finansial keluarga kurang mampu agar anak-anak dapat mengenyam ilmu tanpa terbebani biaya pendidikan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa investasi sumber daya manusia melalui sektor pendidikan menjadi prioritas utama kepemimpinan Presiden Prabowo. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam membangun masa depan tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarganya.
Cakupan Program Mulai Jenjang TK
Pemerintah tidak hanya memfokuskan layanan biaya pendidikan secara cuma-cuma untuk tingkat dasar hingga perguruan tinggi, melainkan juga menyasar tingkat prasekolah. Presiden memberikan instruksi khusus agar kemudahan akses ini sudah bisa dinikmati anak-anak sejak usia dini.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan penekanan Presiden terkait jangkauan program tersebut dalam keterangan pers usai rapat.
“Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan terhadap komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah. Ini juga dimulai dari taman kanak-kanak. Sehingga, itu yang perlu kami tekankan,” ujar Abdul Mu’ti di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 23 September 2026.
Mengoptimalkan BOS dan PIP
Guna menopang operasional lembaga sekolah negeri, pemerintah menyalurkan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara bertahap. Di samping itu, penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) terus diperkuat khusus bagi siswa dari keluarga tidak mampu.
Alokasi dana BOS dapat dimanfaatkan sekolah untuk membiayai operasional, gaji tenaga pengajar non-ASN, pemeliharaan sarana prasarana ringan, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Pemerintah menetapkan kuota hingga 20 persen dana BOS dapat dialokasikan khusus untuk pembayaran honorarium guru non-ASN di sekolah negeri.
“Kemudian, yang menjadi komitmen beliau dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan adalah peningkatan kualitas guru melalui berbagai pelatihan, yang nanti juga biayanya akan dapat kita usahakan dan dipenuhi dari dana APBN,” imbuh Mu’ti.
Menghitung Ketahanan Anggaran
Para menteri teknis kini tengah bekerja keras merumuskan kalkulasi anggaran agar program nasional ini berjalan secara berkesinambungan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara terus melakukan penyesuaian perhitungan berdasarkan kemampuan fiskal negara.
Kementerian terkait sedang menguji berbagai opsi skema pembiayaan, termasuk penetapan kelompok sasaran penerima manfaat di tingkat perguruan tinggi negeri. Pemerintah berjanji akan mengumumkan besaran kebutuhan dana resmi setelah seluruh tahapan simulasi selesai dihitung.
Langkah penghematan serta pengawasan ketat terhadap potensi kebocoran uang negara menjadi salah satu opsi sumber pendanaan yang diandalkan Presiden. Komitmen memberantas praktik korupsi diharapkan dapat mengamankan alokasi anggaran yang cukup besar demi mewujudkan program sekolah gratis.
Komitmen Politik Kepala Negara
Gagasan mengenai pembebasan biaya sekolah negeri sebelumnya telah disuarakan oleh Presiden Prabowo dalam pidato peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional di JCC, Jakarta, pada Jumat, 18 September 2026. Janji tersebut kini direalisasikan secara cepat melalui rapat terbatas tingkat menteri.
“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya Pendidikan negeri harus gratis! Biaya pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis!” tegas Prabowo saat berpidato pekan lalu.
Realisasi program ini bakal menjadi tonggak sejarah baru dalam perjalanan sistem pendidikan nasional. Pemerintah optimistis kolaborasi lintas kementerian dapat melahirkan formulasi terbaik demi menjamin masa depan generasi muda Indonesia.